Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi JHT Terus Berjalan, Masih Banyak Pekerja yang Tidak Terdaftar JKP

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan keberadaan Jaminan Hari Tua dan kemudahan untuk mencairkannya sangat dibutuhkan untuk pekerja karena masih banyak pekerja yang belum terdaftar Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 04 Maret 2022  |  13:19 WIB
Peserta BP Jamsostek Cabang Palembang melakukan klaim JHT melalui Layanan Tanpa Fisik (Lapak Fisik) yang disediakan BP Jamsostek. bisnis/dinda wulandari
Peserta BP Jamsostek Cabang Palembang melakukan klaim JHT melalui Layanan Tanpa Fisik (Lapak Fisik) yang disediakan BP Jamsostek. bisnis/dinda wulandari

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2022 masih terus berjalan diiringi oleh implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.

Program JKP telah dimulai sejak awal Februari 2022 dengan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai, info pekerjaan, dan pelatihan. Pekerja yang mendapatkan JKP harus memenuhi syarat, salah satunya yaitu terdaftar dalam semua program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan bahwa saat ini masih banyak pekerja yang tidak memenuhi syarat tersebut.

“Kebanyakan perusahaan belum daftarkan pekerja jadi peserta BPJS karena alasan kemampuan bayar iuran yang belum siap,” jelas Ristadi, Jumat (4/3/2022).

Hal tersebut tentu mengancam kesejahteraan pekerja dan dikhawatirkan tidak mendapatkan manfaat dari JKP ini. Menurut Ristadi, dari semua program BPJamsostek, kebanyakan dari pekerja tidak mengikuti Program Jaminan Pensiun (JP).

“Maka jika ada pekerja belum masuk peserta BPJS itu memang karena perusahaan yang belum mengikutsertakan. Kalau pekerja ya maunya diikutkan semua program BPJS, senanglah pekerja,” kata dia.

Ristadi mengatakan bahwa merujuk data dari BPJamsostek, baru sekitar 11 juta tenaga kerja yang mengikuti program jaminan sosial secara lengkap dari total keseluruhan.

Sementara itu, data dari BPJamsostek memperlihatkan jumlah total peserta aktif per 31 Desember 2021 adalah 30,6 juta tenaga kerja.

Hal ini sangat disayangkan karena perusahaan turut berperan dalam menyejahterakan pekerjanya. Sementara itu, sejauh ini Ristadi belum mendapat keluhan dari pekerja terkait JKP yang sudah berjalan satu bulan ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pekerja jaminan hari tua bpjs ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top