Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri, yang digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan, Madura pada Kamis (17/2/2022) malam.
Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen KemenKopUKM dalam mencetak wirausaha baru yang datang dari lingkungan pesantren, dimana pesantren memiliki potensi yang besar dalam mendukung perekonomian negara, khususnya melalui pengembangan kewirausahaan para santri.
"MoU tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Di mana rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95 persen pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10-14 persen," kata Menteri KemenKopUKM Teten Masduki, mengutip laman resmi KemenKopUKM, Jumat (18/2/2022).
Penciptaan wirausaha baru tersebut, katanya, akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi, dimana program ini sudah ada di KemenKopUKM. Mengenai pembiayaan, nantinya akan disinergikan dengan Kementerian BUMN.
Dia juga mengatakan, KemenKopUKM diserahi tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), dimana saat ini pihaknya sudah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq Jawa Barat, yang merupakan salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market.
Nantinya, Koppontren Al-Ittifaq ini diharapkan menjadi distributor dari pesantren lainnya, tidak hanya di Jawa Barat, namun juga di luar Jawa Barat.
Baca Juga
Berdasarkan hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 90,48 persen dari 11.868 pesantren telah memiliki unit usaha. Bahkan, sebanyak 2,58 persen memiliki lebih dari 2 jenis usaha.
Di tahun 2022, Teten menyampaikan bahwa kementerian ingin mewujudkan Pemulihan Transformatif pada UMKM dan Koperasi, dimana pemulihan tidak hanya sekedar tumbuh kembali seperti sebelum pandemi, namun sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi agar lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan di masa-masa yang akan datang.
Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan, pihaknya siap mendorong terciptanya wirausaha baru.
"BUMN dalam hal ini diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi menuntaskan kesenjangan sosial, dimana salah satu upayanya dengan memperkuat ekonomi umat, yakni dari pesantren," kata Erick Thohir.
Selain itu, pihaknya mendorong PBNU agar menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi dengan kerjasama BUMN dan PBNU, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai 10 besar di industri halal mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap, MoU dengan KemenKopUKM ini dapat membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat, serta bangsa dan negara.
