Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM guna mengoptimalkan pembiayaan program Ultra Mikro (UMi) ke depannya.
"MoU tersebut berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan koperasi, identifikasi koperasi potensial, serta optimalisasi peran petugas penyuluh koperasi," papar Direktur Utama (Dirut) Ririn Kadariyah, Selasa (17/2/2022).
Perjanjian ini dilakukan oleh langsung Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dan Dirut PIP Ririn Kadariyah.
Adapun, Arif menuturkan kerja sama dengan PIP sudah terjadi sejak awal PIP didirikan.
"Dengan adanya MOU ini diharapkan kerja sama akan semakin lebih optimal," ujar Arif.
KemenkopUKM juga berharap dengan kerja sama ini, target-target terkait dengan usaha kecil dan menengah di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bisa tercapai.
Baca Juga
Salah satu targetnya adalah program kerja transformasi pelaku usaha dari informal ke formal. Dari 64 juta usaha mikro kecil dan menegah, baru 2,6 juta usaha yang telah memiliki NIB.
"Kami menargetkan tahun 2022 ini kami bisa terwujud 5 juta," ujarnya.
Selain itu, ada target khusus akses pembiayaan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Presiden menargetkan pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan bisa memanfaatkan 30 persen dari alokasi kredit pada 2024.
Penandatangan ini disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Hadiyanto mengatakan pembiayaan UMi telah memberikan kontribusi positif bagi pelaku usaha ultra mikro yang saat ini telah mencapai 5,5 juta pelaku usaha yang sebagian besarnya ini perempuan.
"Pada 2021, terjadi kenaikan keekonomian debitur sebesar 5,6 persen yaitu dari 48,9 poin, di tahun 2020 menjadi 52,64 poin pada 2021. Capaian tersebut merupakan buktinya pembiayaan UMi bagi masyarakat luas," paparnya.
Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan agar pembiayaan UMi memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Selain dengan KemenkopUKM, Kemenkeu juga mendorong BLU PIP untuk bersinergi dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga ultra mikro yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.
"Yang antara lain meliputi Bank BRI, PMN, dan Pegadaian. Hal ini dimaksukan agar program UMKM pemerintah bisa disinergikan." ujarnya.
