Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang alokasi insentif usaha dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini sudah cukup rasional dan mendukung upaya perbaikan sektor usaha yang masih berlangsung.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan total anggaran Rp141 triliun sudah mencakup sektor riil nasional yang didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Program PEN yang ada cukup kondusif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional karena usah skala besar umumnya diproyeksikan memperoleh kembali kinerja normal di tahun ini," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (17/2/2022).
Dia menuturkan, insentif usaha yang paling dibutuhkan yakni modal usaha, kredit dan pajak, khususnya pajak korporasi, impor, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Insentif ini, lanjutnya Shinta, khususnya penting bagi UMKM yang masih terus tertekan karena situasi pandemi.
Adapun, sektor-sektor masih membutuhkan insentif antara lain sektor jasa seperti ritel, pariwisata dan transportasi. Selain itu juga sektor manufaktur yang padat karya serta tidak mampu memaksimalkan produksi pada tahun lalu karena pembatasan yang ketat.
"Di sektor-sektor ini pelaku usaha akan butuh dukungan yang lebih spesifik seperti di sektor transportasi, diharapkan ada bantuan untuk restrukturisasi kredit barang modal atau tax break terhadap pajak kendaraan," terangnya.
Baca Juga
Shinta pun berharap pemerintah membuka diri untuk mengevaluasi dan meninjau kembali kebutuhan-kebutuhan di sektor yang paling memerlukan bantuan agar proses pemulihan dapat terakselerasi.
"Kami imbau juga agar evaluasi ini dilakukan bersama pelaku usaha sehingga PEN yang dianggarkan untuk pemulihan ekonomi bisa tepat sasaran dan betul-betul mendongkrak kinerja ekonomi sepanjang tahun ini," ujarnya.
Sebelumnya, realisasi insentif usaha dalam anggaran PEN tahun lalu tercatat sebesar Rp67 triliun dengan alokasi awal Rp62,38 triliun. Pada 2022, insentif usaha masuk klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran total Rp141 triliun, yang juga akan difokuskan untuk insentif UMKM dan program prioritas pemerintah.
