Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa rencana kerja pemerintah khusus instansinya pada 2023 adalah meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terkait hal tersebut, ada tiga kebijakan prioritas.
“Pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 persen sampai 1 persen,” katanya usai sidang kabinet paripurna, Rabu (16/2/2022).
Suharso menjelaskan bahwa itu artinya tahun depan pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem sebanyak 2,5 juta sampai 3 juta penduduk.
Kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kesehatan dan pendidikan dan penanggulangan pengangguran.
Masih dalam prioritas kedua, tambah Suharso, pemerintah ingin ada pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Lalu, ekonomi hijau. Ini karena Indonesia menargetkan emisi nol persen pada 2060. Oleh karena itu, pembangunan rendah karbon menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Program terakhir adalah melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama yang paling dasar. Beberapa di antaranya adalah air bersih dan sanitasi.
“Sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto] antara 5,3 persen hingga 5,9 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga mematok terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen. Tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 6 persen. Rasio gini 0,375 hingga 0,378.
“Indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 7 3,35. Tingkat kemiskinan 7 persen hingga 8 persen dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105. Nilai tukar nelayan 105 hingga 107,” ungkapnya.
.jpg?w=300&h=221)
