Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah melalui kewenangannya menjadi kunci dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional terkait pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia.
Sahid Junaidi, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan pemerintah pusat terus mendukung penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program sektor energi di daerah.
“Upaya percepatan transisi energi di Indonesia akan berjalan dengan baik jika semua pihak atau pentahelix, yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pengusaha, akademisi dan media menjalankan peran masing-masing secara optimal. Peran Pemda sangat kami dukung sehingga strategi pengembangan EBT yang kami buat yaitu pentahelix dari semua pihak tersebut dapat berjalan dengan baik,” ujar Sahid, yang dikutip dalam keterangannya Selasa (15/02/2022).
Strategi pengembangan EBT yang pentahelix harus berjalan dengan baik, agar target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) dan RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dapat terlaksana.
Sebanyak 22 provinsi dari 32 provinsi yang ada di Indonesia, telah menyusun RUED yang secara substansial disusun dengan mengacu pada RUEN. RUED sendiri adalah dokumen rencana pembangunan jangka panjang di daerah yang berfokus di sektor energi.
Dokumen ini berlaku hingga tahun 2050 dan disahkan dengan peraturan daerah. Melalui kewenangan ini diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh untuk mencapai target pembangunan nasional di sektor energi khususnya pemanfaatan EBT sebagai bagian upaya mengurai emisi gas rumah kaca.
Baca Juga
"Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi terkhusus energi baru terbarukan sebagai bagian upaya pengurangan gas rumah kaca," tambahnya.
Menurut Sahid, transisi energi telah menjadi komitmen dan bentuk kesadaran global untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global.
"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai National Determined Contributions (NDC)," ujar Sahid.
Pemerintah terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang berlokasi di Kalimantan Utara.
Berdasarkan perhitungan dari Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebanyak 3.685 gigawatt, tetapi pemanfaatan baru mencapai 11 gigawatt atau 3 persen dari total potensi, sehingga kondisi ini menjadi tantangan bagi semua pihak.
“Kita tahu untuk memanfaatkan energi baru terbarukan ini perlu upaya yang lebih karena infrastruktur dan kebijakannya itu juga harus sejalan. Kalau kita lihat perkembangan sampai saat ini dari sisi bauran energi hasilnya masih cukup menantang dari progress per 2021 data sementara capaiannya 11,7 persen," jelas Sahid.
Sugeng Haryono, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan pentingnya peran unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan secara nasional terutama dalam dokumen RPJMN dalam konteks mendukung transisi energi.
Dia menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi sejak dini, sehingga dapat mengidentifikasi persoalan yang akan muncul dari sekarang.
