Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto untuk membahas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Benny mengatakan revisi Permenko Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI sangat membantu kelompok ini. Pasalnya, dalam revisi itu, PMI bisa langsung meminjam tanpa melalui pihak ketiga dengan bunga pinjaman sebesar 6 persen.
“Dulu kita punya KUR TKI di zaman yang lama, tetapi KUR tersebut menurut PMI sulit diakses karena menggunakan sistem linkage. Jadi saat itu mereka tidak bisa langsung pinjam ke bank namun ada pihak ketiga berupa koperasi simpan pinjam. Koperasi ini dapat dana KUR bank 6 persen, dipinjamkan ke PMI menjadi 29-30 persen,” jelas Benny seperti dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (9/2/2022).
Selain mengubah sistem peminjaman, revisi itu juga mengganti nilai plafon KUR sesuai penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 juta. Hal ini bagi Benny memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap PMI. Benny juga mengapresiasi mengenai Kartu Prakerja tahun 2020-2021 yang sudah digunakan sebanyak 300 ribu oleh PMI.
"Kita tahu cost structure setiap negara ini berbeda. Jadi dengan adanya pilihan plafon tertinggi maka tidak hanya negara Asia namun Eropa yang rata-rata Rp50 juta kebutuhan modal kekejar. Mereka ini juga bisa terpenuhi dengan KUR PMI. Jika ini berjalan, harapan kita agar ‘berangkat migran pulang juragan’ Insya Allah bisa terwujud," kelakar Benny
Saat ini di masa pandemi menurut Benny, biaya untuk PMI menjadi bertambah. Seperti pada kuartal akhir 2021, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mulai membuka keimigrasiannya untuk PMI di masa pandemi dengan persyaratan karantina. Namun terdapat kurang lebih 6.000 CPMI yang terhambat keberangkatannya.
Baca Juga
"Per PMI dikenakan Rp17 juta selama 10 hari karantina di Korea. Jadi kalau 6.000 di kali Rp17 juta ini adalah angka yang sangat besar dan dari mana mereka membayar itu. Belum lagi ketika mereka harus karantina 2 hari di Jakarta dan harus melakukan tes PCR," ucapnya.
Benny mengusulkan permohonan kepada Airlangga agar bisa membantu kebutuhan biaya karantina PMI di negara tujuan melalui dana PEN. Ia berharap pemerintah dapat menerima usulannya.
“Ini kita bayar utang budi kepada PMI. Dalam kondisi normal saja negara memberikan biaya kepada PMI yang berangkat ke luar negeri dengan rata-rata cost structure Rp30 juta di kali 277 ribu orang per tahun, negara masih menerima devisa yang lebih besar dari PMI,” kata Benny.
Benny menghitung, negara hanya mengeluarkan uang Rp9 triliun bagi bantuan PMI, sementara para pekerja migran ini memberikan sumbangan devisa bagi negara pertahunnya bisa mencapai Rp159,6 triliun.
Terkait permohonan itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto akan mencoba merumuskan kembali pemanfaatan dana PEN untuk PMI dan Program Prakerja bagi CPMI yang tertunda penempatannya akibat pandemi Covid-19.
“Kami sedang bersurat kepada Kementerian Keuangan, alasan pemanfaatan dana PEN semestinya dapat diterima secara rasional di masa pandemi ini. Pembahasan teknis lebih lanjut akan dijadwalkan dengan Kemenkeu. Maka dari itu, kampanye PEN untuk PMI ini akan kita dorong,” ujar Airlangga
Menurut Airlangga, saat ini kesejahteraan dan pelindungan PMI menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Negara, kata Airlangga, sangat terbantu dengan peran PMI yang mempertaruhkan nyawa dan harta untuk bekerja di luar negeri karena sulitnya mencari kerja di Indonesia.
"Maka dari itu tugas kita adalah mempersiapkan, jadi saya ingin kalau BP2MI apa yang bisa kita tambahkan agar mereka bisa lebih sejahtera dan lebih mempunyai perlindungan dan lebih mempunyai skill, kita pasti akan dorong sampai ke DPR nanti," pungkas Airlangga.
