Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut bahwa tingginya penggunaan sepeda motor menjadi penyebab sepinya angkutan umum massal di sejumlah wilayah Tanah Air.
Bahkan, dia juga menyayangkan aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta jajarannya yang kerap melakukan kampanye sambil menggunakan sepeda motor.
“Kendala membangun transportasi di Indonesia itu satu, adalah sepeda motor. Saya miris melihat kok presiden kemarin kampanyenya [menggunakan] sepeda motor terus. Ini kan 80 persen pengguna kendaraan di Indonesia adalah sepeda motor. Kampanye presiden kemana-mana [dengan] sepeda motor, nanti penggunanya meningkat. Itu kendalanya,” ujar Djoko dalam sebuah diskusi virtual dikutip Jumat (4/2/2022).
Menurutnya, pengembangan transportasi massal yang sudah dilakukan di 11 kota selain Jakarta tidak meningkat pesat, karena sepeda motor. Bagi Djoko, kendaraan roda dua itu menjadi benalu yang luar biasa bagi transportasi massal.
Lebih jauh, dia menuturkan, agar masyarakat dapat tertarik menggunakan angkutan umum massal, maka hal utama yang seharusnya disiapkan pemerintah adalah kemudahan akses.
Misalnya saja moda Kereta Api, entah itu LRT, MRT, ataupun KRL merupakan backbone Jabodetabek yang tidak bisa berdiri sendiri, dan perlu jaringan penghubung hingga ke kawasan perumahan.
Baca Juga
Dengan begitu, Djoko menyarankan, semua kawasan perumahan di wilayah penyangga seperti Bodetabek, terutama yang berdekatan dengan stasiun bisa dibuatkan akses angkutan umumnya agar terintegrasi dari pemukiman masyarakat hingga menuju sarana transportasi.
Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan penggunaan sepeda motor terbanyak, setelah Amerika Serikat (AS) di posisi pertama, dan Turki di peringkat kedua.
Dari data tersebut, dikatakan sebanyak 80 persen kendaraan di Indonesia didominasi oleh sepeda motor, dan 14 persen diantaranya ada di Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengakui bahwa pertumbuhan sepeda motor tidak terkendali karena kemudahan memiliki dan pembelian unit.
Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi adalah meningkatkan sarana transportasi ramah lingkungan yang diharapkan secara bertahap bisa mengganti budaya masyarakat jadi lebih memperhatikan masalah keselamatan dan lingkungan.
“Saya melihat ke depan transportasi yang harus kami dorong dan bangun betul adalah transportasi yang berbasis angkutan umum/massal dan green transportasi. Contohnya penggunaan sepeda, sepeda listrik, dan pejalan kaki,” ucap Budi.
Bukan itu saja, pihaknya juga terus mengembangkan program pengadaan bus dengan skema Buy The Service (BTS), yaitu kendaraan bus yang dibiayai pemerintah.
Program itu telah hadir di 10 kota besar, yakni Solo, Palembang, Yogyakarta, Medan, Denpasar, Bandung, Surabaya, Makassar, Banyumas, dan Banjarmasin.
“Kami harapkan kehadiran program ini bisa mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan bermotornya untuk ke angkutan umum yang ada,” tambahnya.
