Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur saat ini masih belum dilakukan karena menunggu arahan dari kantor pemerintah pusat.
“Pengembangan bandara di IKN belum dilakukan. Saat ini kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujar Stakeholder Relation Manager Bandara SAMS Sepinggan Retnowati, Kamis (20/1/2022).
Lebih jauh, Retno menjelaskan pihaknya akan memberikan penjelasan apabila nantinya sudah ada perkembangan lebih jauh.
Pada medio 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan bersama dengan bandara Aji Pranoto di Samarinda serta bandara baru yang dibangun di IKN akan dikelola oleh satu operator. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor serta meminimalkan penggunaan APBN.
"Jadi nanti akan dibuat korporasi untuk mengelola 3 bandara itu, nanti kita undang kolaborasi asing dan lokal sehingga investasi untuk bandara tidak keluar dari APBN, tapi swasta yang investasi di situ," papar Menhub.
Adapun baru-baru ini Menteri Keuangan Indrawati mengungkapkan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2022 akan mencatut anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah menyiapkan dana program PEN 2022 senilai Rp451 triliun. Dana itu sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini [anggaran pembangunan IKN] nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca Sidang Paripurna, Selasa (18/1/2022).
Bendahara negara ini mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.
Kendati demikian dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama.
Pemerintah kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.
"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses, infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022," ucap Sri Mulyani.
Desain anggaran IKN 2022-2024 akan fokus kepada yang paling prioritas lebih dahulu. Untuk tahun 2023-2024, besaran anggaran IKN akan melihat perkembangan Covid-19 dan Pemilu 2024 yang kemungkinan memakan porsi lebih banyak.
Di sisi lain, anggaran IKN jangka pendek ini juga mempertimbangkan normalisasi defisit APBN ke arah 3 persen pada tahun 2023. Hal ini kata dia, akan dibahas lebih lanjut dalam KEM PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama Bappenas.
