Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

19 Hari Tax Amnesty Jilid II, Harta Deklarasi di Luar Negeri Rp507 Miliar

Total nilai aset yang diungkapkan peserta sejauh ini mencapai Rp3,86 triliun. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 13,1 persen di antaranya merupakan aset yang berada di luar negeri.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 20 Januari 2022  |  10:54 WIB
Wajib pajak berjalan menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wajib pajak berjalan menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Peserta program pengungkapan sukarela atau PPS mengungkapkan harta yang berada di luar negeri senilai Rp507,95 miliar dalam 19 hari pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan data di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), hingga Rabu (19/1/2022) atau selama 19 hari pelaksanaan PPS, terdapat 5.674 wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Dari mereka, terbit 6.152 surat keterangan.

Total nilai aset yang diungkapkan peserta sejauh ini mencapai Rp3,86 triliun. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 13,1 persen di antaranya merupakan aset yang berada di luar negeri.

“Harta deklarasi luar negeri Rp507,95 miliar,” tertulis di situs Ditjen Pajak, dikutip Bisnis pada Kamis (20/1/2022).

Adapun, 79,03 persen harta atau Rp3,05 triliun merupakan deklarasi dalam negeri dan repatriasi. Wajib pajak berkesempatan memperoleh tarif khusus jika mengungkapkan hartanya dalam PPS-skema yang sama dengan tax amnesty.

Terdapat pula harta yang diinvestasikan mencapai Rp307,3 miliar. Adapun, pemerintah memperoleh pajak penghasilan (PPh) Rp432,3 miliar atau sekitar 11 persen dari total nilai harta bersih.

Peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di SBN atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan (EBT).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak ditjen pajak Tax Amnesty
Editor : Farid Firdaus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top