Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah penduduk miskin Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan, tercatat mengalami penurunan pada September 2021. Namun, jumlah penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
Secara total, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,5 juta orang per September 2021, turun 1,05 juta orang dibandingkan dengan posisi Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020.
Persentase penduduk miskin pun tercatat sebesar 9,71 persen pada September 2021, turun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,48 persen poin terhadap September 2020.
Persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat mencapai 7,6 persen atau turun 0,29 persen poin dari Maret 2021 dan penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,53 persen atau turun 0,57 persen poin dari Maret 2021.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan perbaikan indikator makroekonomi secara umum.
Namun, perlu menjadi perhatian bahwa persentase penurunan angka kemiskinan di perkotaan masih lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan.
“Di perkotaan, angka kemiskinannya masih tinggi. Artinya, masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi dari sisi pendapatan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (18/1/2022).
Meski angka kemiskinan di perdesaan turun, BPS mencatat indeks keparahan kemiskinan di perdesaan justru meningkat, dari 0,57 pada Maret 2021 menjadi 0,59 pada September 2021.
Data tersebut menunjukkan kesenjangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin melebar dan juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan ada segmen masyarakat desa yang belum tersentuh bantuan pemerintah, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) atau dana desa, juga tidak banyak terpengaruh oleh perbaikan di sektor pertanian.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin juga tercatat mengalami peningkatan di beberapa wilayah, misalnya Papua. Padahal, ekonomi di provinsi itu tumbuh hingga dua digit pada 2021.
“Artinya program pengentasan kemiskinan di remote area termasuk Papua, dana desa, atau dana otsus belum banyak berdampak untuk kesejahteraan masyarakat miskin di sana,” jelasnya.
