.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah untuk segera melegalkan lahan perkebunan sawit milik rakyat yang sudah tertanam atau eksisting sebelum disahkannya UU Cipta Kerja.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan langkah itu mesti diambil untuk meningkatkan cakupan luas peremajaan perkebunan sawit rakyat yang belakangan tidak optimal.
“Negara harus hadir menghormati hak konstitusi petani. Faktanya, sawit yang sudah mau replanting yang sudah berumur 25 hingga 30 tahun masih diklaim kawasan hutan, belum lagi yang sudah bersertifikat masih dalam kawasan hutan,” kata Gulat melalui pesan WhatsApp, Rabu (12/1/2022).
Menurut Gulat, realisasi peremajaan perkebunan sawit milik rakyat pada tahun 2021 hanya mencapai 23,5 persen dari target dipatok sebesar 180.000 hektare. Capaian itu, menurut dia, menjadi torehan terendah sejak program ini berjalan pada tahun 2016.
Berdasarkan data milik Direktorat Jenderal Perkebunan per 4 Januari 2021, realisasi peremajaan sawit baru mencapai 256.893 hektare sejak tahun 2016 lalu. Torehan itu relatif kecil jika dibandingkan dengan target yang dipatok selama enam tahun terakhir mencapai 745.780 hektare.
“Ini menandakan semakin sedikit lahan petani yang clear and clean, maka kurvanya menurun. Dan di tahun 2022 ini akan lebih kecil lagi capaiannya. Pemerintah harus mempercepat implementasi UU Cipta Kerja jangan terlampau banyak prosedur birokrasinya,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diproyeksi meningkat 3,07 persen pada tahun 2022.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan volume produksinya dapat mencapai 54,7 juta ton pada 2022 dari proyeksi tahun ini sebesar 53,07 juta ton. Peningkatan tersebut didukung faktor cuaca yang membaik sehingga memungkinkan banyak pelaku usaha melakukan replanting.
"Karena ramalan cuaca relatif bagus dan sudah banyak yang mengalami replanting, bisa sampai 54,7 juta ton," kata Sahat kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).
Serapan di pasar dalam negeri juga diproyeksikan tumbuh dari 18,5 juta ton tahun ini menjadi sekitar 20 juta ton pada 2022. Namun, karena terbatasnya produksi CPO, dia menilai kemungkinan kinerja ekspor akan tertahan di level 36 juta ton, tidak tumbuh dari target pengapalan pada tahun ini dan belum bisa kembali ke posisi 2019 sebesar 37 juta ton.
