Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti rendahnya tingkat pelayanan kesehatan jantung yang terdapat di rumah sakit dalam negeri.
Budi meminta pengelola rumah sakit mulai mengarahkan pengembangan yang serius pada layanan unggulan yang masih jarang itu.
Permintaan tersebut disampaikan Budi saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan pada Rabu (5/1/2022). Saat kunjungan kerja itu, Budi meninjau sejumlah rumah sakit diantaranya RS Rivai Abdullah, RSUP Dr. Mohammad Moeis, dan RSUD Siti Fatimah.
“Bedah jantung terbuka di Indonesia hanya bisa di 20 provinsi, akibatnya antriannya menjadi panjang. Sekarang bagaimana kita bisa lebih cepat menanganinya. Alat mungkin dapat kita penuhi, namun yang menjadi masalah adalah ketersediaan SDM Kesehatan,” kata Budi melalui siaran pers, Kamis (6/1/2022).
Budi menggarisbawahi pengembangan layanan kesehatan mesti berfokus pada penyediaan tenaga kesehatan profesional yang berkualitas. Selain, kata dia, penyiapan alat-alat yang mutakhir serta dukungan manajemen hingga finansial yang baik.
“Untuk memenuhi ketersediaan SDM Kesehatan, kami telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mempercepat mencetak dokter-dokter ahli,” tuturnya.
Dia berharap spesialisasi layanan kesehatan itu dapat didukung dengan sistem rujukan yang baik untuk memudahkan akses pengobatan pasien. Dengan demikian, tingkat keparahan hingga kematian dapat ditekan.
“Kita harus mulai melihat karena masing-masing daerah memiliki epidemiologis yang berbeda. Namun untuk saat ini hampir di semua daerah sama, yaitu penyebab kematian paling tinggi adalah jantung, stroke dan kanker. Jadi kita bisa arahkan kesana,” kata dia.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk undang-undang sapu jagat atau omnibus law di sektor kesehatan menyusul minimnya minat investor asing menanamkan modal mereka di industri kesehatan dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris mengatakan undang-undang sapu jagat itu diperlukan untuk mengakomodasi sejumlah insentif khusus bagi investor di bidang kesehatan yang luput dari perhatian Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
“UU Ciptaker belum spesifik membahas industri kesehatan. Kalau ingin segera mentransformasi di bidang kesehatan, pemerintah bisa mengusulkan semacam omnibus law berkaitan dengan sektor kesehatan supaya lebih komprehensif dibahas,” kata Charles melalui sambungan telepon, Senin (13/12/2021).
.jpg?w=300&h=221)
