Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hingga Akhir 2021, Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Capai 94,21 Persen

Kementerian PUPR terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 01 Januari 2022  |  10:06 WIB
Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerja di Trenggalek, Jatim, Selasa (30/11/2021) - BPMI Setpres - Laily Rachev.
Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerja di Trenggalek, Jatim, Selasa (30/11/2021) - BPMI Setpres - Laily Rachev.

Bisnis.com, JAKARTA - Hingga 31 Desember 2021, serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sebesar Rp143,29 triliun atau 94,21 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp152,09 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Pihaknya terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Pada masa pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (1/1/2022).

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).

Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 89,59 persen atau senilai Rp 21,74 triliun dengan serapan 1,52 juta tenaga kerja dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp24,27 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” kata Basuki.

Menurutnya, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pascapandemi Covid-19.

Selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,01 triliun dengan progres 99,12 persen, ketahanan pangan Rp24,82 triliun dengan progres 96,39 persem, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp1,7 triliun dengan progres 98,85 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp162 miliar dengan progres 97,62 persen.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur anggaran belanja Kementerian PUPR
Editor : Farid Firdaus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top