Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Amankan Aset Negara, PLN Sertifikasi 2.562 Bidang Tanah Miliknya di Jawa Timur

PT PLN (Persero) berhasil mengamankan aset negara melalui sertifikasi 2.562 bidang tanah di Jawa Timur.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 31 Desember 2021  |  06:18 WIB
Ilustrasi. - Istimewa
Ilustrasi. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) berhasil mengamankan aset negara melalui sertifikasi 2.562 bidang tanah di Jawa Timur.

Langkah itu dilakukan dengan kerja sama antara PLN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan, sejumlah tantangan dihadapi saat melakukan sertifikasi tanah. Beberapa di antaranya adalah tanah yang diduduki dan diklaim oleh pihak lain, karena belum dimanfaatkan, serta belum memiliki sertifikat.

“Memang ada banyak aset yang sudah lama dimiliki, tapi belum disertifikasi, seperti aset tanah PLN yang dari era kemerdekaan, ada yang baru ditertibkan sekarang ini,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/12/2021).

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly menjelaskan bahwa program tersebut telah dimulai sejak 12 November 2019. Saat itu aset tanah PLN secara nasional yang bersertifikat baru mencapai 30 persen.

Pada 2020, jumlah aset yang berhasil mendapat sertifikat sebanyak 20.000 persil tanah, sedangkan di tahun ini sudah lebih dari 18.000 persil sertifikat tanah, sehingga sampai saat ini 69 persen tanah PLN telah bersertifikat.

“Tak ada yang tak mungkin, itu yang kami rasakan saat ini. Menjadi mungkin menyelesaikan secara bertahap, walaupun kondisi pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat kami untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Di wilayah Jawa Timur, PLN telah menyelesaikan 2.562 sertifikat tanah yang terdiri atas 2.253 sertifikat diselesaikan sebelumnya dan 309 sertifikat baru diserahkan Kementerian ATR/BPN.

Dia berharap, aset PLN dapat tersertifikasi 100 persen di 2023, dan seluruh aset dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa sertifikasi aset negara dapat digunakan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara. Secara personal kepemilikan bidang tanah melalui sertifikat juga dapat digunakan untuk memajukan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kepada rakyat,” kata Khofifah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PLN aset negara kementerian atr/bpn
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top