Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan mencapai Rp658,9 triliun atau sebesar 88,5 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun hingga akhir 2021.
Realisasi terendah diproyeksikan terjadi pada alokasi anggaran untuk program dukungan UMKM, yaitu mencapai Rp116,2 triliun atau sebesar 76,9 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa program yang tidak berjalan dan pengembalian penempatan dana.
“Kemarin ada faktor IJP [imbal jasa penjaminan] dari sektor keuangan yang Rp30 triliun dikembalikan karena perbankan likuiditasnya bagus jadi dia tidak membutuhkan tambahan alokasi untuk penjaminan,” katanya dalam video conference, Kamis (30/12/2021).
Adapun, hingga 17 Desember 2021, pemerintah mencatat realisasi anggaran program PEN telah mencapai Rp533,6 triliun atau sebesar 71,6 persen dari pagu Rp744,77.
Jika dirincikan anggaran Program PEN untuk klaster kesehatan telah mencapai Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp214,96 triliun.
Baca Juga
Realisasi anggaran untuk klaster perlindungan sosial tercatat telah mencapai Rp161,17 triliun atau 86,4 persen dari pagu sebesar Rp186,64 triliun.
Untuk klaster program prioritas, realisasi anggaran telah mencapai Rp87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu sebesar Rp117,94 triliun.
Sementara, realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun.
Di sisi lain, anggaran PEN untuk insentif usaha telah mencapai Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
Pada 2022, pemerintah menetapkan anggaran PEN sebesar Rp414,1 triliun, dengan rincian Rp117,9 triliun untuk bidang kesehatan, Rp154,8 triliun untuk bidang perlindungan sosial, dan Rp141,4 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.
