Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan masih melakukan pembahasan mengenai usulan pemberian subsidi minyak goreng curah dengan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Sejumlah skema telah disiapkan untuk memastikan usulan kebijakan bisa dijalankan dengan efektif.
“Masih dalam tahap pembahasan di level rapat koordinasi teknis tingkat eselon I, dan sedang dijadwalkan untuk rapat koordinasi terbatas tingkat menteri,” kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (28/12/2021).
Dia turut memberi konfirmasi bahwa pelibatan Perum Bulog dalam penyaluran minyak goreng subsidi menjadi salah satu opsi yang disusun. Dia menambahkan, ada pula opsi skema tradisional yang melibatkan jalur distribusi umum.
Terkait dengan dipilihnya jenis minyak goreng curah yang cenderung lebih sulit diawasi, Isy mengatakan bahwa tingkat konsumsi yang tinggi menjadi pertimbangan.
Sebagian besar minyak goreng yang beredar di pasar dalam negeri, dia sebut, diperdagangkan dalam bentuk curah.
Baca Juga
“Minyak goreng curah untuk konsumsi rumah tangga mencapai 2,1 juta ton per tahun, sedangkan untuk industri sekitar 1,5 juta ton. Rencananya kami menyasar yang kebutuhan rumah tangga dan paling besar memang pemakaian dalam bentuk curah,” katanya.
Isy memastikan, usulan kebijakan akan mempertimbangkan efisiensi dan transparansi. Keputusan akan tetap berada di Komite Pengarah setelah kebijakan disepakati oleh kementerian dan lembaga terkait.
