Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan kesiapan dalam mendanai subsidi minyak goreng, demi penyediaan minyak goreng terjangkau di pasaran. Namun lembaga tersebut hanya bisa menyalurkan dana jika Komite Pengarah telah mengeluarkan keputusan dan arah kebijakan.
Kepala BPDPKS Eddy Abdurrahman menjelaskan penggunaan dana kelolaan untuk program ketersediaan minyak goreng murah amat memungkinkan jika merujuk pada regulasi yang ada. Meski demikian, rencana penyaluran dana untuk pangan dia sebut belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan teknis.
“Sesuai mekanisme yang ada, pemakaian dana BPDPKS harus ada arah kebijakan yang ditentukan oleh Komite Pengarah yang terdiri dari 8 menteri. Sejauh ini belum ada keputusan Komite Pengarah yang mengarahkan dana BPDPKS itu bisa digunakan untuk memberi subsidi minyak goreng curah. Belum ada putusan. Masih di tataran teknis,” kata Eddy dalam konferensi pers, Selasa (28/12/2021).
Eddy memastikan BPDPKS siap mendanai program tersebut jika Komite Pengarah memberi lampu hijau atas usulan kebijakan tersebut. Dari sisi ketersediaan dana, dia mengatakan potensi penerimaan BPDPKS dari pungutan ekspor pada 2021 bisa menembus Rp71 triliun.
“Kalau memang diputuskan pemerintah bahwa BPDPKS ditugaskan untuk mendanai kebutuhan untuk subsidi, kita secara finansial bisa,” katanya.
Eddy belum bisa memperkirakan besaran dana yang diperlukan untuk mendanai subsidi mengingat tim teknis tengah dalam proses perhitungan.
Kinerja penghimpunan dana BPDPKS sendiri mencetak nilai tertinggi sampai 17 Desember 2021, seiring dengan tingginya harga CPO. Pungutan ekspor yang terkumpul tercatat mencapai Rp69,72 triliun yang bersumber dari ekspor CPO dan turunannya senilai US$28,99 miliar.
Dari sisi penyaluran dana, BPDPKS tercatat telah mengeluarkan Rp51,86 triliun untuk program biodiesel pada 2021 dan Rp6,59 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat selama kurun 2016 sampai 2021.
