Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog menyebutkan bakal ikut serta dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng di pasaran. Perusahaan mengatakan pemerintah tengah membicarakan teknis soal kebijakan yang tepat.
“Kita sedang bicarakan dengan beberapa produsen minyak goreng sehingga paling tidak Bulog punya peran untuk stabililasi harga,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/12/2021).
Budi mengatakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang tinggi menyulitkan upaya untuk mencari minyak goreng dengan harga murah. Perum Bulog juga belum terlibat dalam proses distribusi minyak goreng murah yang disediakan produsen dengan harga Rp14.000 per liter belum lama ini.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengemukakan bahwa pemerintah sedang membahas soal rencana operasi pasar minyak goreng dengan melibatkan Perum Bulog. Dalam pembahasan awal, diusulkan mekanisme pembelian minyak goreng dari produsen oleh Bulog yang nantinya akan dijual dengan harga subsidi ke pasar.
“Yang sedang kita siapkan kemarin sudah ada pembahasan teknis. Jadi Bulog akan diberi penugasan membeli minyak goreng ke produsen dan nanti dijual ke pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Ini sedang proses dan mudah-mudahan segera ada keputusan,” kata Suyamto.
Dia menjelaskan volume minyak goreng yang diusulkan bisa disalurkan dengan harga subsidi mencapai 2,4 juta ton dalam bentuk curah. Rencananya, selisih harga pembelian Bulog ke produsen dan harga jual ke konsumen bakal dibiayai dengan dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Usulnya Bulog beli ke produsen dengan harga pasar, nanti dijual ke pengecer [dengan harga lebih murah]. Selisih harganya akan disubsidi oleh pemerintah. Dananya rencana dari BPDPKS, bukan APBN,” katanya.
Suyamto belum bisa memperkirakan estimasi dana yang diperlukan untuk rencana penyaluran minyak goreng subsidi, mengingat harga CPO masih berfluktuasi. Harga bahan baku utama minyak goreng itu tercatat telah naik hampir 50 persen dibandingkan dengan Desember 2020.
“[Kebutuhan dana] nanti tergantung harga pasar. Seperti apa harga pasar dan biaya distribusinya, selisih ditanggung dana tadi. Keputusan tetap tunggu pemerintah karena baru pembahasan teknis,” kata dia.
