Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu mewaspadai atas efek domino yang akan muncul dari rencana penghentian penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dari pasaran. Perlu adanya mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk bisa merealisasikan rencana itu.
Peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa rencana penghapusan Premium dan Pertalite tidak boleh dilakukan secara terburu-buru oleh pemerintah.
Eksekusi rencana itu, kata dia, masih perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Pasalnya, apabila kedua jenis BBM tersebut dihapuskan, maka akan ada beban masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi. Dari situ, akan menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, baik dari sisi transportasi dan juga bahan pokok.
“Pemerintah harus bisa mengantisipasi dari pencabutan Premium dan Pertalite terhadap inflasi barang-barang yang lain, itu bagaimana dampaknya, sebesar apa ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya juga bisa kontradiktif dengan target pemerintah untuk memulihkan ekonomi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (26/12/2021).
Dia menilai, kunci utamanya adalah secepat apa pemerintah bisa merealisasikan rencana penghapusan Pertalite dari pasaran. Pertalite selama ini telah menjadi alternatif bagi masyarakat pada saat keberadaan Premium di pasaran kian sulit didapatkan.
Baca Juga
Di samping itu, harga Pertalite yang tidak terpaut jauh dari Premium telah menjadikan BBM jenis itu sebagai pilihan masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian subsidi BBM Pertamax, tapi secara tertutup kepada masyarakat yang memang tepat untuk memitigasi dampak ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abra berpendapat, pemerintah harus bisa lebih memberikan fleksibilitas kepada Pertamina apabila nantinya hanya akan menjual BBM RON 92 ke atas. Menurutnya, Pertamina harus bisa secara konsisten diberikan keleluasan dalam menyesuaikan harga sesuai dengan harga keekonomiannya.
“Pertamina harus diberikan keleluasaan untuk bisa menyesuaikan harga sesuai dengan regulasi dan tidak terhambat sisi politis yang menahan harga jualnya, agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.
