Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal tetap mengendalikan izin impor vaksin Covid-19 booster yang diberikan kepada perusahaan farmasi swasta menyusul rencana percepatan vaksinasi dosis ketiga kepada masyarakat tahun depan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menuturkan langkah itu diambil untuk memastikan vaksin booster yang diadakan oleh swasta memenuhi standar dalam rangka vaksinasi dosis ketiga tersebut.
“Untuk impor oleh swasta nanti akan dikendalikan ada beberapa mekanisme yang tadi saya sampaikan seperti jenis vaksinnya sudah emergency use listing [EUL] dari WHO, kedua dapat izin dan rekomendasi dari BPOM,” kata Dante dalam acara IDX Channel, Rabu (15/12/2021).
Selain itu, Dante menambahkan, kementeriannya bakal melakukan kajian ihwal perusahaan swasta yang dapat diizinkan untuk melakukan aktivitas impor vaksin booster itu. Dengan demikian, dia memastikan, izin impor itu tetap dalam pemantauan kementerian kesehatan.
“Akan dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu kajian tersendiri berapa pihak swasta yang boleh melakukan impor dan tetap berkoordinasi untuk jenis vaksin dan jumlah vaksin yang akan disuplai swasta,” tuturnya.
Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan vaksinasi dosis ketiga itu juga bakal dilakukan lewat alokasi Vaksin Gotong Royong Sinopharm yang tersedia di PT Bio Farma (Persero) sebanyak 4,09 juta dosis. Selain itu, Vaksin Merah Putih dengan kapasitas 250 juta dosis per tahun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan vaksin impor untuk booster ke depannya.
“Vaksin Merah Putih akan dialokasikan untuk vaksin booster sebagai tambahan agar kita tidak tergantung pada impor dari luar,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi mengungkapkan pengadaan infrastruktur rantai pasok dingin atau cold chain untuk distribusi vaksin booster bakal menyita investasi yang relatif besar bagi industri farmasi dalam negeri.
Pemerintah belakangan melibatkan perusahaan farmasi swasta untuk pengadaan sebagian besar vaksin booster bagi masyarakat lewat skema non penerima bantuan iuran (PBI) yang berbayar tahun depan.
“Fasilitas rantai pasok dingin untuk vaksin sangat berbeda dan lebih mutakhir dibandingkan untuk obat. Ada industri yang sudah memiliki fasilitas tersebut namun ada juga yang belum,” kata Sekretaris Jenderal GP Farmasi Andreas Bayu Aji melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/12/2021).
Aji mengatakan infrastruktur itu bakal berdampak signifikan dari sisi pembiayaan atau investasi menyusul rencana pelibatan perusahaan farmasi swasta dalam program vaksinasi booster tahun depan. Kendati demikian, Aji memastikan, pelaku usaha farmasi menyambut positif rencana pelibatan itu.
“Kita tidak bicara untung atau rugi dulu dalam hal ini, namun harus jelas dulu bagaimana kebijakannya nanti, baik dalam harga, pengadaan, pendistribusian bahkan sampai ke pelaksanan vaksinasinya di lapangan,” kata dia.
Hanya saja, dia meminta, pemerintah segera memberikan peraturan penjelasan terkait dengan program vaksinasi booster yang melibatkan swasta itu. Harapannya, industri farmasi dapat menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut.
“Kami harapkan ada aturan yang jelas dulu, entah dalam bentuk peraturan menteri atau apapun. Kalau sudah jelas, tentu kami akan lihat bagaimana kita bisa ikut serta mensukseskan program vaksinasi booster tersebut,” tuturnya.
