Bisnis.com, JAKARTA – Bulan Desember bagi industri perumahan khususnya insan rumah subsidi adalah hal yang istimewa. Tanggal 10 Desember lalu adalah HUT KPR yang ke 45, sebuah perjalanan panjang untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dan untuk kesekian kalinya Bank BTN yang merupakan bank pertama yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) memberikan penghargaan bagi stakeholder rumah subsidi. Menariknya untuk kesekian kalinya anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendominasi penghargaan terkait realisasi unit terbanyak secara nasional di 2021.
Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Apersi, bersyukur setiap tahun anggota Apersi selalu mendominasi pasokan rumah subsidi terkait jumlah realisasinya. “Ini membuktikan komitmen organisasi kita terkait program satu juta rumah khususnya pembangunan rumah subsidi untuk MBR. Tak hanya KPR konvensional, di KPR syariah kita juga terbanyak dalam penyalurannya,” jelasnya.
Untuk realisasi penyaluran rumah subsidi terbanyak dari peringkat 1 sampai 3, adalah PT Serena Inti Sejati, Pesona Kahuripan Group, dan PT Saipul Putra Sakti. Ketiga proyek itu berlokasi di Jawa Barat.
Selain itu, juga ada PT Hidayat Anugrah Pratama anggota Apersi dari Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan karena realisasi unit terbanyak melalui KPR Syariah BTN.
Saat ini, menurut Junaidi pada Selasa (14/12/2021), realisasi akad KPR bersubsidi dari anggota Apersi dari Januari sampai 10 Desember ini mencapai 104.414 unit.
Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (FLPP PPDPP) dari Januari hingga akhir 2021 sebanyak 170.000-an unit. Sedangkan untuk KPR komersial Apersi merealisasikan 10.906 unit.
“Penyaluran rumah subsidi ini 60 persen lebih dari total realisasi KPR PPDPP. Lebih dari separuh rumah yang support itu Apersi. Sebagian besar pemasok pembangunan rumah bersubsidi tersebut ada di Jawa Barat,” tambah Junaidi.
Suherman, Founder Pesona Kahuripan Group, menyatakan bahwa awards ini menjadi penyemangat dirinya dan seluruh jajaran manajemen perusahaan. Menurutnya, jika tak ada kendala, kuota perusahaannya bisa mencatatkan jumlah realisasi unit rumah subsidi lebih banyak.
“Jumlah unit rumah subsidi yang kita realisasikan tahun ini mencapai 1.550 unit. Seharusnya bisa lebih jika kuota FLPP tak habis, karena unit ready stock kami mencapai 900 unit,” kata Herman yang menegaskan unit ready ini sebenanrnya hanya menunggu, karena persyaratan konsumen sudah lengkap, tapi kuota habis.
Untuk itu, dia berharap di sisa waktu 2021 ini pemerintah menambah kuota. “Harusnya segera direalisasikan dan beberapa teman anggota Apersi yang lain juga menunggu tambahan kuota ini, bukan hanya Pesona Kahuripan,” jelas Herman.
Masalah Perda PBG
Terkait dengan prospek pasar rumah subsidi tahun depan, Junaidi mengaku kondisi pasar rumah susbidi selalu besar karena kebutuhannya memang ada.
Contohnya, seperti 2 tahun ini di tengah pandemi realisasi unit rumah subsidi tetap tinggi. Namun, tahun depan, menurut Junaidi, tak akan maksimal karena ada kendala dan akan kondisi stagnan di mana pasokan rumah subsidi tak bisa dilakukan.
“Ini sudah terjadi. Bisa saja tahun depan mandek tak ada pembangunan karena ada salah satu aturan dari Undang Undang Cipta Kerja (UUCK), terkait peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ternyata belum bisa jalan,” tegasnya
PBG ini amanat UUCK dan otomatis IMB gugur. Namun, saat ini perdanya belum siap dan tidak sejalan dengan pusat.
Herman mengakui ekspansi proyeknya di tahun depan tertahan, “Saya sudah kordinasi dengnan pemkab ternyata mereka belum siap soal PBG ini dan malah disuruh tanya ke pusat, kementerian terkait.”
Menurut Junaidi, saat ini semua daerah di Indonesia belum ada perda PBG. “Hasilnya, banyak developer yang proyeknya tertunda,” kata Junaidi yang menjelaskan pula bahwa untuk membuat perda itu butuh waktu dan jika PBG belum bisa dilakukan, produksi rumah terhambat.
Dia menambahkan kondisi perekonomian yang sudah membaik dan berjalan kondusif di tengah pandemi sejak awal tahun lalu akan percuma. Menurutnya lagi, properti itu menggerakkan perekonomian dan memiliki efek domino yang mendorong sektor lain bergerak.
Junaidi mengaku anggota Apersi banyak yang kebingungan saat ini. Untuk itu, Apersi berharap kepada lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian KLH, Kementerian Depdagri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM yang mengurusi soal ini segera menyelesaikannya.
