Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tak Kunjung Ratifikasi RCEP, Pangsa Ekspor Bisa Direbut Kompetitor

RCEP bakal mulai berlaku pada 1 Januari 2022 karena 6 negara Asean dan 3 negara non-Asean peserta RCEP telah menyelesaikan ratifikasi.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 14 Desember 2021  |  02:39 WIB
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (kiri) bersama dengan Wakil Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (12/8/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (kiri) bersama dengan Wakil Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (12/8/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia bisa tertinggal dari negara Asean lain dalam menangkap peluang ekspor dan investasi jika proses ratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tak kunjung dirampungkan.

Koordinator Wakil Ketua Umum III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan Indonesia tidak bisa menerima manfaat RCEP dari negara peserta lainnya jika tidak segera meratifikasi perjanjian tersebut.

RCEP sendiri bakal mulai berlaku pada 1 Januari 2022 karena 6 negara Asean dan 3 negara non-Asean peserta RCEP telah menyelesaikan ratifikasi.

“Bila kita tidak segera ratifikasi per 1 Januari 2022, kita akan tertinggal dengan negara Asean lain dalam memanfaatkan ekspor dan investasi,” kata Shinta, Senin (13/12/2021).

Shinta mengatakan keterlambatan ratifikasi bakal menimbulkan konsekuensi yang serupa ketika Indonesia terlambat meratifikasi Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru atau Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Keterlambatan tersebut membuat Indonesia kehilangan momentum merebut pangsa ekspor.

“Pangsa pasar di negara mitra yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk ekspor malah direbut oleh kompetitor di kawasan sehingga jauh lebih sulit bagi kita untuk menggenjot dan mengambil alih pangsa pasar ekspor di negara tujuan,” lanjutnya.

Shinta memperkirakan dampak keterlambatan ratifikasi RCEP bisa lebih buruk karena kesepakatan dagang ini bakal menjadi penentu pembentukan rantai nilai kawasan, terutama antara Asean dan negara-negara Asia Timur. Negara Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia.

Sejauh ini, Komisi VI DPR RI baru menyepakati ratifikasi RCEP bakal ditempuh melalui pengesahan undang-undang, mengingat perjanjian tersebut memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan pada Senin (13/12/2021), kesepakatan untuk membawa RUU ratifikasi RCEP ke pembahasan sidang tingkat pertama belum dicapai. Masa sidang DPR RI untuk 2021 sendiri bakal berakhir pada Kamis (16/12/2021) dan lembaga legislatif akan memasuki masa reses sampai 7 Januari 2022.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perdagangan rcep kerja sama perdagangan
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top