Bisnis.com, BALI - World Health Organization (WHO) mengatakan investasi sebesar US$23 miliar dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan capaian dan standar vaksinasi, serta tes Covid-19, di negara-negara berpendapatan rendah.
Investasi tersebut, jelas WHO, merupakan hal yang penting untuk bisa diwujudkan melalui forum G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun ini. Hal ini disampaikan Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO Bruce Aylward di sela pertemuan forum G20 jalur keuangan level deputi di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12).
"Ini merupakan investasi yang mendesak, sekaligus di antara sejumlah hal yang paling mendesak dan penting untuk dibahas pada forum G20 di bawah kepemimpinan Indonesia," kata Aylward kepada wartawan.
Aylward tidak menampik bahwa nilai investasi yang dibutuhkan itu sangat besar. Namun, nilai tersebut masih kalah tinggi dengan investasi di dalam negeri yang dilakukan negara berpendapatan menengah tinggi hingga tinggi untuk pembiayaan penanganan krisis.
Menurut Aylward, kesenjangan pembiayaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kesenjangan penanganan pandemi Covid-19 yang telah terjadi di dunia.
Oleh sebab itu, mengatasi pembiayaan juga merupakan salah satu kunci untuk menjawab tantangan kesetaraan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut meliputi peningkatan capaian vaksinasi, testing, dan perawatan pasien Covid-19 di negara berpendapatan rendah.
Aylward mencontohkan ketimpangan capaian vaksinasi merupakan yang paling kentara. Ketika negara-negara berpendapatan tinggi telah memvaksinasi 40-70 persen dari populasi, negara-negara di subsahara Afrika baru mencapai 7 persen cakupan vaksinasi.
"Jadi antara 70 persen dengan 7 persen, itu 10 kali lipat perbedaannya. Itulah salah satu cara untuk mengukur kesenjangan [yang ada]," jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya komitmen pembiayaan terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dihasilkan dalam Joint Finance-Health Task Force pada Presidensi G20 Indonesia.
Gugus tugas antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara G20 ini sebelumnya dibentuk pada Presidensi G20 Italia. Satuan tugas ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan, kesiapan, dan respon pandemi.
"Kita juga ingin komitmen tertentu tentang pembiayaan agar adanya kredibilitas [dalam menetapkan pembiayaan penanganan Covid-19]," ujar Sri Mulyani yang juga hadir pada salah satu rangkaian acara perdana forum G20 jalur keuangan, Kamis (9/12/2021).
Dia menyebut total jumlah vaksin di dunia yang diproduksi saat ini bisa cukup untuk memvaksin 80 persen populasi di dunia. Akan tetapi, distribusi vaksin yang tidak merata memicu adanya ketimpangan capaian vaksinasi antara negara kaya dan miskin.
"Negara maju sudah mencapai 80 persen vaksinasi. Namun, beberapa negara di dunia yaitu negara berkembang tertinggal sangat parah. Ini tidak hanya keliru secara moral, tapi juga menciptakan risiko konkret," jelas Sri Mulyani.
