Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengusaha Truk Protes Diminta Ganti Rugi oleh Pengelola Jalan Tol

Pengusaha truk memprotes pengelola jalan tol yang meminta ganti rugi kerusakan saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 01 Desember 2021  |  13:53 WIB
Truk logistik melewati jalan tol di Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (28/4/2021).   Implementasi standar Euro 4 akan menguntungkan para pemilik kendaraan niaga dan logistik, termasuk Isuzu. Selain kian hemat BBM, kendaraan juga makin mudah perawatannya.  - Bisnis.com
Truk logistik melewati jalan tol di Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Implementasi standar Euro 4 akan menguntungkan para pemilik kendaraan niaga dan logistik, termasuk Isuzu. Selain kian hemat BBM, kendaraan juga makin mudah perawatannya. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memprotes pengelola jalan tol yang meminta ganti rugi kerusakan sarana dan prasarana tol kepada pengguna jasa saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal.

Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik DPD Aptrindo Jateng-DIY Agus Pratiknyo mempertanyakan pihak pengelola tol yang tidak mengasuransikan asetnya sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis. Adapun, kecelakaan di tol pasti tidak dapat dihindari dan itu sudah menjadi bagian dalam bisnis ini.

Dengan demikian semestinya pengelola jalan tol sudah memiliki strategi manajemen risiko dalam bisnisnya. Apalagi saat dihadapkan dengan kondisi kerusakan aset pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari.

“Begitu dibodohinya kita oleh pengelola tol, mereka punya hak untuk menaikkan tarif tol setiap saat dengan alasan sudah diatur dalam regulasi pemerintah, tapi dengan menindas hak pengguna jalan tol,” ujarnya, Rabu (29/11/2021).

Dia berpendapat atas hal tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) seharusnya lebih peka dalam mengelola karena Jalan Tol itu dilalui oleh masyarakat umum. Terlebih, BPJT dibentuk sebagai wakil pemerintah dalam mengelola tol yang berkolaborasi dengan pihak swasta.

Di sisi lain, selama ini, pengelola jalan tol selalu berdalih berlindung pada PP No. 15/2005 tentang jalan tol. Dia mengklaim PP tersebut terlalu menguntungkan pengelola jalan tol.

“Jalan tol dengan nilai investasi yang sangat besar, masa tidak melakukan Strategi Manajemen Risiko dengan mengasuransikan asetnya. Semua dibebankan ke pengguna jalan,” ujanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Aptrindo
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top