Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja masih akan terus berlanjut pada 2022. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu, Rabu (1/12/2021).
Febrio mengatakan program Prakerja akan diteruskan di tahun depan, dengan skema pelaksanaan semi bantuan sosial. Akan tetapi, pelaksanaannya akan tetap bersifat reguler dan akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif.
Nantinya, penyaluran program Kartu Prakerja tahun depan akan dilakukan melalui anggaran perlindungan sosial APBN 2022 yang ditetapkan sebesar Rp252,3 triliun.
"Dari alokasi tersebut, anggaran Kartu Prakerja adalah sebesar Rp11 triliun atau 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial," kata Febrio pada webinar, Rabu (1/12/2021).
Anggaran ini turun dibandingkan anggaran 2021 sebesar Rp21,2 triliun. Namun, BKF tidak menjelaskan lebih detil. Sementara itu, beberapa alasan yang mendorong dilanjutkannya program ini adalah upaya untuk menawarkan pengembangan skill (kemampuan) masyarakat agar bisa meraih kesempatan kerja yang lebih luas. Apalagi, saat kegiatan ekonomi masih dibayangi oleh efek pandemi Covid-19.
Selain itu, Febrio menyebut manfaat dari program Prakerja dirasakan oleh banyak orang. Berdasarkan survei IPSOS terkait dengan persepsi masyarakat terhadap manfaat bantuan sosial pemerintah, program Kartu Prakerja merupakan yang paling dirasakan manfaatnya.
Baca Juga
Program tersebut dinyatakan paling dirasakan manfaatnya dari sekian banyak bantuan yang disalurkan seperti subsidi listrik, subsidi internet, BLT UMKM, BLT dana desa, kartu sembako, PKH, insentif pajak, diskon PPN perumahan.
"Persepsi masyarakat mengenai bantuan sosial selama pandemi, yang paling bermanfaat adalah Kartu Prakerja," jelas Febrio.
Kendati demikian, ke depannya Febrio meminta Manajemen Pelaksanan Program Kartu Prakerja untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel.
Febrio meminta agar transparansi dan akuntabilitas bisa ditingkatkan pada sisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital.
Selanjutnya, efisiensi program Kartu Prakerja di era digital juga perlu diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal dan informal, yang notabene paling terdampak akibat pandemi.
