Bisnis.com, JAKARTA – Permasalahan dalam perdagangan maritim global yang memicu naiknya biaya logistik laut dikhawatirkan akan mempengaruhi permintaan pada produk ekspor di negara tujuan. Pelaku usaha tidak memiliki banyak pilihan untuk menghadapi situasi ini.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan benang kusut perdagangan global yang dirasakan sejak akhir 2020 kerap membuat proses pengiriman barang terlambat. Masalah ketersediaan kontainer dan ruang kapal membuat biaya pengiriman bisa membengkak sampai 5 kali lipat.
“Karena ekspor beberapa produk industri menggunakan FOB [freight on board], kembali lagi apakah buyer mau menanggung atau tidak karena biaya mereka yang arrange,” kata Benny, Selasa (23/11/2021).
Situasi ini, kata Benny, membuat importir yang menjual kembali barangnya melakukan penyesuaian harga. Nilai jual produk yang diekspor dari RI cenderung sama, kecuali pada produk dengan komponen impor yang tinggi.
“Harga produk yang mulai naik di tingkat konsumen saya perkirakan akan memicu inflasi global. Kemampuan beli bisa saja menurun. Kalau demikian dalam jangka panjang order produk RI bisa ikut turun,” katanya.
Namun, dia meyakini bahwa daya saing produk ekspor RI di negara tujuan juga tidak banyak berubah, mengingat benang kusut logistik global tidak hanya dirasakan Indonesia.
Baca Juga
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD) dalam laporannya mengenai perdagangan maritim menyebutkan lonjakan biaya logistik global bisa memicu kenaikan harga barang impor sampai 10,6 persen dan barang di tingkat konsumen naik 1,5 persen secara global.
Risiko lebih besar mengancam negara kecil dan negara berkembang (SIDS) dengan kenaikan harga barang impor mencapai 24 persen dan di tingkat konsumen naik 7,5 persen. Simulasi UNCTAD memproyeksi situasi ini berlangsung di 198 negara sampai 2023.
Adapun barang-barang di tingkat konsumen yang bakal terimbas biaya logistik merupakan barang jadi impor dan produk manufaktur berbahan baku impor.
Lima kelompok produk yang mengalami kenaikan signifikan mencakup komputer, elektronik, dan produk optik (11,4 persen); furnitur (10,2 persen); tekstil dan produk dari tekstil (10,1 persen); produk karet dan plastik (9,4 persen); dan produk farmasi serta peralatan listrik (7,5 persen).
Koordinator Wakil Ketua Umum III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan isu biaya logistik global mengganggu eksportir nasional karena berdampak ke pembengkakan beban biaya ekspor dan penurunan daya saing. Hal ini paling dirasakan ketika beban biaya melampaui anggaran buyer di negara tujuan ekspor.
“Umumnya eksportir kita mengekspor dengan sistem FOB sehingga biaya logistik ekspor ditanggung oleh buyer. Kalau biaya logistik di luar kemampuan bayar, biasanya ekspor akan ditunda atau reschedule hingga harga logistik lebih terjangkau, bahkan dibatalkan,” kata Shinta.
Dia mengatakan kasus ini cukup banyak terjadi pada ekspor manufaktur, terutama pada produk yang belum masuk rantai nilai global (global value chain/GVC) dengan kontrak pasokan jangka panjang.
Menurut Shinta, hal ini jugalah yang membuat ekspor manufaktur cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan ekspor komoditas mentah, terlepas dari permintaan di pasar global yang tinggi.
Dia juga mengatakan eksportir nasional tidak memiliki banyak solusi untuk mengurai permasalahan ini. Satu-satunya strategi yang dijalankan, kata Shinta, adalah intensifikasi komunikasi dengan para importir atau buyer untuk menentukan jadwal pengiriman dan pembiayaan.
“Komunikasi dengan penyedia jasa logistik juga dilakukan untuk memastikan kelancaran dan ketersediaan kontainer agar ekspor tetap berjalan sesuai kesepakatan dengan buyer,” katanya.
