Bisnis.com, JAKARTA — Moderasi target penerimaan pajak penghasilan pada 2022 terdengar kontradiktif dengan optimisme yang digaungkan pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi pada tahun tersebut.
Lantas, apa saja faktor-faktor yang menghalangi jalan Indonesia untuk pulih pada 2022 serta mengatrol penermiaan negara dari pajak penghasilan (PPh)? Bisnisindonesia.id memiliki analisis aktual untuk menjawab isu tersebut.
Selain soal target moderat PPh yang merefleksikan kegamangan pemulihan ekonomi tahun depan, berbagai berita pilihan tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id. Mulai dari tren stock split saham sebagai strategi emiten pada akhir tahun hingga persiapan matang menuju siaran TV digital.
Berikut highlight Bisnisindonesia.id, Rabu (17/11/2021) :
Langkah Sejengkal Menuju Siaran Digital
Infrastruktur migrasi siaran televisi analog ke digital tahap pertama diklaim sudah siap untuk menopang proses analog switch off (ASO) di 90 wilayah dari target 112 daerah pada 2022.
Sebanyak 90 wilayah itu adalah 80,63 persen dari total wilayah yang siap untuk menggelar siaran digital.
Dengan tersediannya multiplexing (mux) di 90 wilayah, masyarakat di daerah-daerah tersebut sudah dapat menyaksikan siaran digital saat ini via simultant broadcast (simulcast).
Simulcast adalah penyelenggaraan siaran digital dan siaran analog secara bersamaan oleh lembaga penyiaran.
Pemerintah menegaskan khusus untuk 56 wilayah yang akan menjadi target ASO tahap pertama, secara persentase kesiapan infrastruktur mux sudah 100 persen.
Untuk daerah yang masuk ASO tahap kedua dan ketiga, pembangunan infrastruktur ditargetkan selesai dua bulan sebelum masa ASO pada masing-masing tahapan.
Dari 31 wilayah target ASO tahap II, sebanyak 17 wilayah atau 54,84 persen telah tersedia infrastruktur mux. Untuk ASO tahap III, dari 25 wilayah target ASO, sebanyak 17 wilayah atau 68 persen juga telah siap dengan infrastruktur mux.
Pasar Sukuk Bakal Makin Diminati Seiring Pulihnya Ekonomi
Pasar sukuk global diproyeksi makin meriah dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan adanya kebutuhan pembiayaan pemerintah yang cukup besar untuk memulihkan ekonomi dan memperkecil defisit fiskal.
Selain itu, sukuk global bisa menjadi alternatif bagi perusahaan yang ingin memperkuat posisi keuangannya di tengah pandemi Covid-19. Maka tak heran jika, penerbitan sukuk global pada lima tahun mendatang diproyeksi tumbuh hingga 10,8 persen menjadi US$ 1,17 triliun.
Sementara itu, penerbitan sukuk global diprediksi menyentuh US$180 miliar pada akhir tahun ini. Hingga akhir September 2021, lembaga penyedia data dan infrastruktur pasar keuangan, Refinitiv, melaporkan penebritan sukuk global telah mencapai US$ 147 miliar.
Berdasarkan laporan yang dikutip pada Selasa (16/11/2021), Refinitiv menyebut Indonesia menempati urutan ketiga dari lima negara dengan total penerbitan US$22 miliar.
Malaysia menjadi negara dengan emisi sukuk terbesar di dunia dengan total US$58 miliar hingga akhir kuartal III/2021. Disusul oleh Arab Saudi dengan jumlah emisi US$32 miliar.
Turki menjadi negara terbesar keempat dalam hal jumlah penerbitan sukuk dengan total US$11 miliar. Terakhir, Kuwait dengan nilai emisi US$9 miliar. Sementara itu, negara-negara lainnya secara keseluruhan menerbitkan sukuk sebesar US$15 miliar.
Ilustrasi Sukuk Negara Ritel./JIBI-Nurul Hidayat
Target PPh Moderat, Tanda Ekonomi Belum Melesat
Penurunan target penerimaan pajak penghasilan pada 2022 dipandang mencerminkan kondisi bisnis belum pulih tahun depan.
UU No 6/2021 yang mengatur APBN 2022 menargetkan penerimaan PPh tahun depan Rp680,9 triliun.
Jumlah itu turun dari target APBN 2021 yang senilai Rp683,8 triliun, padahal pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,2 persen pada 2022, lebih kencang dari asumsi laju produk domestik bruto 5 persen tahun ini.
Penjelasan UU No 6 menyebutkan perekonomian 2022 diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi.
Asumsi pertumbuhan ekonomi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal, a.l. pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19, risiko ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh pada likuiditas global dan tingkat investasi.
Dari sisi domestik, terdapat beberapa faktor yang diharapkan akan menunjang pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, seperti pengendalian pandemi Covid-19, program vaksinasi, dan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Selain itu, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja diproyeksikan akan mendorong arus investasi masuk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Minyak Goreng Curah Tak Lagi Diperdagangkan Mulai 2022
Mulai 1 Januari 2022, seiring dengan implementasi kewajiban minyak goreng kemasan yang tertuang dalam Permendag No. 36/2021 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, maka minyak goreng dalam bentuk curah tidak bisa diperdagangkan.
Kebijakan minyak goreng wajib kemasan merupakan salah satu intervensi pemerintah menghadapi harga yang stabil tinggi. Sebelumnya, harga minyak goreng melanjutkan tren kenaikan mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Terkait dengan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan menyatakan minyak goreng kemasan cenderung memiliki harga yang stabil karena daya simpannya mencapai 1 tahun.
“Kalau sudah kemasan harga lebih stabil karena dia tahan 1 tahun. Ini yang ribut [harga naik] adalah minyak goreng curah, sifatnya tidak tahan lama sehingga perlu dipastikan mandatori [kemasan] yang tertunda ini berjalan,” tutur Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan.
Emiten Kian Gencar Lancarkan Aksi Stock Split
Aksi pemecahan nilai nominal saham alias stock split menjadi pilihan banyak emiten di akhir tahun. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya ada delapan emiten yang telah melakukan aksi korporasi tersebut.
Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang melaksanakan stock split dengan rasio 1:5 pada 13 Oktober 2021. Disusul oleh PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) yang melaksanakan aksi serupa pada 29 Oktober 2021.
Teranyar, aksi korporasi tersebut juga dirancang oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA).
Dalam keterbukaan informasi, Manajemen Dian Swastatika Sentosa mengungkap rencana stock split dengan rasio 1:10. Nilai nominal saham perseroan setelah stock split adalah Rp25 per saham, dari sebelumnya Rp250 per saham.
Selain itu, jumlah saham perseroan yang beredar akan bertambah menjadi 7,7 miliar saham, dari sebelumnya 770,55 juta saham.
Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berharap dapat meningkatkan minat investor untuk membeli sahamnya, meningkatkan jumlah pemegang saham perseroan, meningkatkan likuiditas saham perseroan, dan mendukung pertumbuhan nilai perseroan.
Saat ini, DSSA merupakan emiten dengan nilai harga pasar tertinggi di antara 752 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hingga Selasa (16/11/2021), saham emiten Grup Sinarmas itu mendarat di level Rp49.975 per saham setelah menguat 212,34% year-to-date (YtD).
