Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyuntikkan dana APBN dalam upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dia mengaku skema perlindungan terhadap bisnis Garuda masih akan didiskusikan bersama pihak terkait. Hingga kini belum diputuskan skema pendanaan baru bagi emiten berkode GIAA tersebut.
Menurut Erick, terdapat dua opsi pendanaan yang mungkin akan dilakukan, yakni berasal dari BUMN lain yang arus kas tercatat stabil atau kemungkinan dibukanya investor baru.
"Ini saya mau duduk, ini konteksnya apa, misalnya BUMN yang menyuntik dengan cash flow atau kembali mengundang lagi secara pasar, ini konteks yang sedang kita lakukan, yang pasti perbaikan Garuda harus dijalankan hari ini," ujar Erick dalam sebuah diskusi dikutip Selasa (16/11/2021).
Meski begitu, Erick masih belum memerinci lebih jauh dua opsi pendanaan tersebut. Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan maskapai pelat merah itu, dia menuturkan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan hati-hati dan tidak mudah.
Saat ini, lanjut Erick, langkah pertama yang harus dilakukan GIAA adalah restrukturisasi meskipun bukan pilihan yang mudah. Setelahnya, bisnis model Garuda Indonesia dinilai harus fokus pada pasar dalam negeri untuk beberapa tahun ke depan demi menyehatkan keuangan perseroan.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa pemegang saham meminta pendapat legislator terkait kemungkinan saham Garuda diberikan kepada investor baru alias pengurangan saham negara (dilusi).
Namun menurut Tiko, sapaan akrabnya, bila opsi dilusi ditempuh maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Saat ini, saham negara mencapai 60,5 persen, Trans Airways sebanyak 28,2 persen, sisanya milik publik sebesar 11,1 persen.
