Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyebut total komitmen investasi yang berhasil dibawa pulang dari kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) adalah sebesar US$44,6 miliar atau setara dengan Rp637,7 triliun.
Total komitmen investasi tersebut tidak hanya berasal dari lawatan ke UEA, tetapi juga dari pertemuan dengan sejumlah investor di sela-sela KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow.
Jika bisa betul-betul direalisasikan, komitmen investasi ini bisa sangat memengaruhi pertumbuhan PDB Indonesia di 2021 maupun 2022. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah harus mengawal proses end-to-end realisasi investasi tersebut.
"Mengawal investor dengan proses end-to-end menjadi penting untuk dilakukan oleh stakeholder terkait terutama di dalamnya satgas investasi yang dibentuk oleh BKPM," terang Yusuf kepada Bisnis, Senin (8/11/2021).
Proses pengawalan oleh pemerintah dinilai penting untuk membantu para investor dalam menghadapi sejumlah kondisi hambatan usaha, atau bottleneck, ketikan ingin melakukan penanaman modal. Pengawalan khususnya oleh Satuan Tugas (Satgas) Investasi dinilai sentral untuk bisa memberikan solusi yang cepat dan tepat.
Terkait dengan sektornya, Yusuf menggarisbawahi pentingnya mendorong investasi hijau yang bisa mendorong transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT). Hal ini dinilai penting karena selama ini transisi hijau berjalan lambat karena membutuhkan investsi yang tidak kecil.
Baca Juga
Salah satu komitmen investasi yang didapatkan Indonesia baru-baru ini ditujukan untuk mendanai program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari investor asal Inggris. Komitmen penanaman modal yang diterima senilai US$9,29 miliar, pada saat pemerintah menghadiri KTT COP26 di Glasgow.
Selain itu, triliunan komitmen investasi yang masuk ini perlu mewujudkan amanat reformasi struktural. Bagi Yusuf, frase tersebut diartikan dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, investasi di sektor sekunder juga dinilai penting.
"Oleh karena itu mendorong investasi di sektor sekunder [industri manufaktur] menjadi penting dalam upaya mendorong penanaman modal asing di tahun ini dan juga tahun depan," ucap Yusuf.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dalam negosiasi perjanjian kerja sama, pemerintah fokus pada bidang hilirisasi. Menurutnya, fokus itu sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun transformasi ekonomi dengan wujud nilai tambah pada industrialisasi.
Sebelumnya, menurut Sekretariat Negara (Setneg) lawatan Presiden ke UEA menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai US$32,7 miliar, yang berasal dari 19 perjanjian kerja sama. Di antaranya seperti kerja sama antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Abu Dhabi Growth Fund (ADG), INA dan DB World, floating solar panel antara Masdar dan Pertamina, refinery Balikpapan, manufaktur dan distribusi vaksin dan bio product.
Selanjutnya, berbagai kesepakatan G42 dengan mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomic, dan lain sebagainya.
Jumlah investasi tersebut ternyata lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Bahlil lalu membagikan update dari komitmen penerimaan modal yang berhasil digolkan, Minggu (7/11/2021), yang ternyata telah mencapai US$44,6 miliar atau Rp637,7 triliun.
Di dalamnya, terdapat nilai investasi dari MoU antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products Amerika Serikat (AS) senilai US$15 miliar.
