Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahap produksi di pabrik China, usai mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp4,3 triliun.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan dana itu akan dipakai untuk membayar base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Adapun, pinjaman China Development Bank (CDB) diprediksi sebesar US$4,55 miliar atau sekitar Rp64,9 triliun.
"Rangkaian kereta untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China, dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001," kata Slamet dalam siaran pers, dikutip Selasa (2/11/2021).
Dia menambahkan progres pembangunan proyek KCJB kini sudah mencapai lebih dari 79 persen. Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku leading konsorsium itu bakal mengakselerasi pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat dampak pandemi Covid-19.
Lebih lanjut Dwiyana memerinci, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Selanjutnya 25 persen dari ekuitas, dan 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
"Pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek. Sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia," ujarnya.
Baca Juga
Kereta cepat Jakarta-Bandung sebelumnya telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Januari 2016. Peletakan batu pertama dilakukan pada 21 Januari 2016 dengan target awal penyelesaian kala itu pada 2019.
Pengerjaan proyek yang dibangun melalui kerja sama Indonesia dan China ini disebut menggunakan teknologi tinggi sehingga bisa menjadi suatu lompatan yang baik bagi Indonesia. Terlebih, kedua negara juga telah melakukan transfer knowledge sehingga para pekerja di Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya.
Pada Maret 2021, biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Anggaran dadakan yang muncul antara lain akibat kenaikan biaya pembebasan lahan dan perubahan harga pada saat pengerjaan proyek.
Dalam evaluasi atas seluruh aspek proyek tersebut ditemukan pembengkakan biaya alias cost overrun mencapai 23 persen dari nilai estimasi awal yang besarnya US$6,071 miliar. Pada Oktober 2021, Presiden Jokowi akhirnya meneken Perpres No. 93/2021 yang menyebutkan pemerintah dapat mendukung proyek kereta cepat melalui PMN maupun melalui penjaminan.
Padahal sebelumnya proyek kereta cepat Jakarta - Bandung diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah dan ini termuat dalam Perpres 107/2015. Saat itu Jokowi menyatakan pemerintah tidak ingin proyek itu membebani anggaran sehingga pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B to B) yang jadi pilihan.
