Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan kebijakan transisi energi yang tepat akan memudahkan untuk menekan laju perubahan iklim di kawasan regional seperti Asia Tenggara.
Dalam acara Asia Clean Energy Summit (ACES) 2021 di Singapura yang digelar pada Selasa (26/10/2021), Arifin menuturkan setiap negara harus mempertimbangkan kemampuan berdasarkan potensi energi, kematangan teknologi, kelayakan ekonomi, peluang investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
"Proses transisi energi menuju energi bersih harus direncanakan berdasarkan kebutuhan negara masing-masing. Apalagi kita memiliki kepentingan dan tujuan bersama untuk memerangi perubahan iklim, kita perlu membuat perubahan penting terkait kebijakan keamanan ekonomi dan energi di kawasan seperti ASEAN," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan resminya, Selasa (26/10/2021).
Arifin mengungkapkan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai jalan keluar mengimplementasikan transisi energi harus tetap mempertimbangkan kondisi perkonomian domestik, daya saing pasar, hingga kemampuan industri.
"Kita harus memaksimalkan potensi lokal kita sendiri untuk memastikan pengembangan EBT selaras dengan kondisi ekonomi dan tantangan masa depan," jelasnya.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekomoni tercepat, lanjut Arifin, permintaan listrik di ASEAN naik 6 persen setiap tahun dalam 20 tahun terakhir berdaarkan laporan Electricity Market dari International Energy Agency (IEA) pada bulan Desember 2020.
Baca Juga
Asean memiliki target regional mencapai 23 persen bauran EBT dalam Total Primary Energy Supply (TPES) pada 2025 yang sejak 2019 kapasitas pembangkit listrik terpasang yang baru sebagian besar berasal dari air dan Solar PV. Kendati demikian, Arifin menyoroti pemanfaatan energi fosil yang masih menjadi penopang sumber energi.
"Kawasan ASEAN dalam beberapa hal masih bergantung pada batu bara sebagai sumber energi yang menyumbang 31,4% dari kapasitas daya terpasang pada tahun 2020. Situasi ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika menetapkan jalan kita menuju netralitas karbon," Arifin menambahkan.
Guna mempercepat proses transisi energi dan netralitas karbon pada 2060, Arifin menyampaikan kebijakan energi yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.
Di antaranya, pengembangan EBT secara masif termasuk solar PV, angin, biomassa, panas bumi, hingga sistem penyimpanan energi baterai (BESS), pembangunan interkoneksi transmisi dan smart grid, pengembangan kendaraan listrik, serta mengurangi pemanfaatan sumber daya energi fosil.
"Prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, sustainability & competitiveness harus diperhatikan dalam proses transisi energi. Energi surya bisa memenuhi prinsip-prinsip tersebut meski isu interminten jadi tantangan tersendiri. Apalagi berdasarkan data IRENA, biaya pembangkitan listrik dari PLTS mengalami penurunan sebesar 82 persen selama 2010-2019," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=348&h=261)
