Bisnis.com, JAKARTA – Reforma agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa reforma agraria yang dilaksanakan oleh pihaknya terbagi dalam 2 komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses.
Dalam hal penataan aset, Kementerian ATR/BPN telah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.
“Presiden Jokowi merasakan sekali masalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan ini. Maka dari itu, harus ditingkatkan pendaftaran tanah. Apa yang kami lakukan, kami targetkan seluruh tanah terdaftar pada 2025. Kenapa kami daftarkan? Supaya tidak ada sengketa dan masyarakat mempunyai kepastian hukum,” ujarnya, Senin (18/10/2021).
Selain memberi kepastian hukum, penataan akses juga terus ditingkatkan agar masyarakat mendapat akses ke perbankan secara formal.
“Kami ingin memberikan akses kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama orang-orang kecil. Bukan hanya kepastian hukum, tapi akses kepada perbankan formal. Alhamdulillah, masyarakat menanggapi dan menerima program ini, salah satu program yang sangat diapresiasi,” ucapnya.
Baca Juga
Menurut Sofyan, penguatan koperasi dalam penataan akses sekarang ini dirasa sangat diperlukan. Pengelolaan koperasi yang dikelola pun menjadi standar korporasi menjadi suatu terobosan. Dengan demikian, keadilan redistribusi dalam hal penataan akses dapat lebih baik dan produktif.
“Koperasi ini harus kami berdayakan. Jadi bagaimana kami mengkorporasikan koperasi. Apa maksudnya, aspek governance, manajemen, akuntabilitas, dan lain-lain itu bisa dikelola sebaik korporasi. Maka tidak ada alasan koperasi tidak maju, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi,” katanya.
Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam bagian menjalankan reforma agrarian. Kemudian, kemunculan mafia tanah pun menjadi hal yang akan terus diperangi.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pencegahan dan juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung.
“Presiden sangat serius dalam hal ini, karena merupakan komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, serta memerangi mafia tanah. Jika ada yang terlibat mafia tanah baik dari oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, oknum pejabat pemerintah, dan lain-lain akan ditindak tegas,” tutur Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
