Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan rencana untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
“Di suatu titik nanti, setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan lainnya," kata Jokowi kepada peserta Program PPRA LXII dan PPSA XXIII 2021 Lemhannas, Rabu (14/10/2021).
Bukan hanya CPO, Jokowi juga berencana menghentikan ekspor bauksit mentah. Menurutnya, bahan baku bauksit harus diolah dahulu menjadi alumina dan logam aluminium.
"Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya bauksit. Setop! Enggak bisa lagi ekspor mentahan, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel, kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, enggak apa-apa. Ini kan nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong," ujarnya.
Kepala Negara menambahkan setiap kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional atau rakyat pada umumnya.
"Inilah sebuah kesempatan. Jangan sampai nanti kita kehilangan opportunity lagi, kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak, kita kehilangan. Ada booming kayu, kita kehilangan. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita, Indonesia," ujarnya.
Salah satu ekspor bahan mentah atau raw material yang resmi dilarang oleh Pemerintah adalah ekspor bijih nikel yakni sejak awal tahun lalu.
Kebijakan itu tertuang dalam Permen ESDM No.11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Bijih nikel tersebut harus diolah di industri dalam negeri sehingga menghasilkan produk seperti baterai kendaraan listrik.
Demi penegakkannya, Jokowi menyatakan siap menghadapi setiap gugatan terhadap Indonesia di WTO.
“Barang-barang kita, mau jadikan pabrik di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi. Jangan digugat kita mundur, tidak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi. Ini kesempatan kita mengintegrasikan industri-industri kita di dalam negeri,” ungkapnya.
Jokowi juga menegaskan pemerintah siap menggunakan jasa pengacara bertaraf internasional jika diperlukan untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan kepada Indonesia.
