Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai akan memperberat kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang resmi menjadi pemimpin konsorsium mega proyek dibawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyebut akan berat bagi KAI untuk mengelola pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Terlebih, kondisi keuangan perseroan juga dalam keadaan yang tidak baik selama pandemi Covid-19.
"Rencana KAI sebagai operator KA Cepat sejak awal sudah diminta KAI sendiri. Namun melihat perkembangannya saat ini berat. Apakah mampu KAI mengembalikan overrun modal Rp114,24 triliun hanya dari fare box ticketing? Tentunya sangat berat karena dapat membenahi kesehatan keuangan KAI sendiri secara overall," katanya kepada Bisnis, Selasa (12/10/2021).
Deddy menyebut, saat ini kondisi KAI sudah diberatkan untuk memodali pengoperasian Kereta Api Bandara yang permintaannya belum terbentuk dan target operasi LRT Jabodebek.
"Lebih baik nanti jika ada proyek kereta cepat pengelolaannya diserahkan ke KCIC [Kereta Cepat Indonesia–China] sendiri atau badan hukum sendiri," sebutnya.
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga menyebut pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi malaikat maut bagi KAI.
Baca Juga
Menurutnya, hampir 60 persen penambahan utang yang dimiliki PT KAI disebabkan penugasan yang sangat tidak layak. Selain itu, KAI memiliki utang sekitar Rp16 triliun yang belum termasuk dengan biaya untuk proyek kereta cepat.
"Proyek kereta cepat menjadi beban bagi PT KAI. Jika kereta api cepat sudah masuk dan berjalan, itu lah yang akan menjadi malaikat maut untuk PT KAI," kata Said Didu, dikutip dari YouTube MSD.
Said menambahkan ada tiga hal yang merupakan penugasan berat bagi PT KAI. Pertama, kereta cepat yang dipegang oleh Indonesia-China, kedua LRT dari Bekasi-Bogor yang tidak selesai sampai sekarang, dan yang ketiga kereta bandara di berbagai tempat.
Selain itu, lanjutnya, biaya untuk menikmati Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk sekali perjalanan juga dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan transportasi lainnya. Tarif yang dibanderol merupakan upaya untuk menutup biaya pembangunan.
Dalam Perpres No. 93/2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PT KAI resmi menjadi pemimpin (lead) konsorsium yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII.
Perpres No. 93 itu juga menyebutkan bahwa pemerintah akan menganggarkan dana untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.
PMN yang diberikan kepada pimpinan konsorsium diberikan untuk menambal kekurangan kewajiban penyetoran modal dan memenuhi kewajiban perusahaan patungan.
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun.
Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.
