Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Teritip telah berjalan dengan efektif. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memenuhi permintaan air baku Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar memaksimalkan IPA yang telah terbangun dan menahan pembangunan IPA baru. Selain itu, Basuki mengarahkan agar petugas menjaga kondisi Bendungan Teritip yang menjadi sumber bahan baku IPA Teritip.
"Dirawat betul bendungan yang sudah jadi dengan penghijauan ditanami pohon dan dimaksimalkan pemanfaatannya, termasuk untuk kebutuhan air baku," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (8/10/2021).
Bendungan Teritip memiliki kapasitas tampung sebesar 2,4 juta meter kubik, sedangkan kapasitas terpasang IPA Teritip mencapai 200 liter per detik (lpd). Dengan kata lain, utilitas IPA Teritip baru mencapai 75 persen lantaran kapasitas operasi IPA Teritip baru mencapai 150 lpd.
Walakin, Basuki menilai IPA Teritip telah cukup efisien dalam mengolah air dari Bendungan Teritip. Pasalnya, rata-rata air yang disalurkan ke Kota Balikpapan mencapai 140 lpd.
"Ini berarti sedikit sekali air yang dikembalikan dari hasil proses penjernihan," ucapnya.
Baca Juga
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Sandhi Eko Bramono mengatakan pengawasan IPA Teritip dilakukan selama 24 jam. Pengawasan tersebut dibagi menjadi 3 shift dengan periode shift masing-masing 8 jam.
Berdasarkan PDAM Kota Balikpapan, saat ini air perpipaan berkontribusi sekitar 78 persen dari total sumber air bersih di Kota Balikpapan. Adapun, tingkat non-revenue water PDAM Kota Balikpapan mencapai 29 persen.
Artinya, tingkat kebocoran air PDAM Kota Balikpapan di bawah tingkat kebocoran nasional di posisi 32,67 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun ke level 30 persen pada tahun ini dan ke kisaran 25 persen pada 2024. Di sisi lain, Angka NRW di negara-negara maju berada di kisaran 3 persen.
Sebelumnya, Kasubdit Perencanaan Teknis SPAM Kementerian PUPR Dades Prinandes menyampaikan tingginya NRW di dalam negeri disebabkan oleh tiga faktor, yakni koneksi sambungan rumah (SR) ilegal, kerusakan pipa SR, dan pencatatan.
Oleh karena itu, pihaknya akan menerapkan tiga strategi utama untuk mencapai angka NRW di level 25 persen pada 2024, yakni penertiban koneksi SR ilegal, pembentukan zonasi distribusi air dengan teknologi distrik meter area (DMA), dan pemantauan berkala.
Dades mencatat koneksi SR ilegal berkontribusi sekitar 30 persen dari total NRW di dalam negeri. Sementara itu, dua faktor utama lainnya berkontribusi sekitar 25–30 persen dari total NRW nasional.
