Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamenkeu Minta Perbankan Identifikasi Kebutuhan Dunia Usaha untuk Pacu Kredit

Kementerian Keuangan mencatat hingga 17 September 2021, sebanyak 367 BPR menggunakan dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan senilai Rp1,8 triliun. Dana tersebut disalurkan dari bank Himbara, syariah, maupun BPD.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020)/Jaffry Prabu Prakoso-Bisnis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020)/Jaffry Prabu Prakoso-Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan perbankan harus mampu mengidentifikasi kondisi dunia usaha yang ada di daerah kemudian memberikan fasilitas yang diperlukan, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan kredit.

Hal itu harus bisa dicapai tidak terkecuali bagi bank Himbara, bank swasta, dan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

“Karena BPR ini ada di last mile yang kita anggap paling mengerti kondisi terdekat di masyarakat, moga-moga bisa diidentifikasi terus apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dan apa yang bisa difasilitasi oleh BPR,” kata Suahasil pada acara “Infobank Hybrid Seminar & 12th BPR Awarding 2021” seperti yang dikutip dari siaran resmi, Rabu (29/09/2021).

Kementerian Keuangan mencatat hingga 17 September 2021, sebanyak 367 BPR menggunakan dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan senilai Rp1,8 triliun. Dana tersebut disalurkan dari bank Himbara, syariah, maupun BPD.

Adapun, BPR diharapkan bisa menyalurkan dana itu kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dukungan terhadap pelaku UMKM tidak hanya melalui penempatan dana di perbankan. Melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah turut mengucurkan dana untuk membantu kegiatan UMKM masyarakat yang ikut terdampak. Misalnya melalui subsidi bunga KUR, IJP, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Hingga 24 September 2021, anggaran kluster dukungan UMKM dan korporasi pada PEN telah terealisasi sebesar Rp68,38 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp162,4 triliun.

Sementara, untuk realisasi anggaran PEN keseluruhan sudah mencapai Rp404,7 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun.

“Dan yang terakhir adalah dukungan UMKM dan korporasi, yang di antaranya pemberian subsidi bunga KUR dan penempatan dana pemerintah di perbankan. Pemerintah menaruh uang di Himbara dan juga di Bank-bank Pembangunan Daerah, harapannya tentu supaya uang yang diberikan itu kemudian dipakai untuk menggulirkan kredit,” jelas Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper