Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa masalah utama mengatasi kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran. Menurutnya, anggaran yang ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar.
Tantangan terbesar saat ini, kata Ma'ruf, adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi untuk menyasar sasaran yang sama.
“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya saat ke Provinsi Jawa Barat memantau tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 melalui keterangan pers, Rabu (29/9/2021).
Ma’ruf menjelaskan bahwa konvergensi yang dimaksud adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yang tinggal tersisa tiga bulan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaannya.
Salah satunya dengan menambah alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan pada lima kabupaten yang telah ditetapkan tahun ini.
Baca Juga
Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.
Sehubungan dengan itu, Wapres secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat dan para bupati dari lima kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021 segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten,yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai dimaksud.
“Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan,” jelasnya.
Ma’ruf juga meminta agar gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem. mendapatkan seluruh program. Baik program pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
“Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.
