Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) meminta pemerintah melibatkan asosiasi dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait penanganan Covid-19.
Sekretaris Jenderal GPFI Andreas Bayu Aji mengatakan hal ini untuk mendukung kesiapan industri memasok kebutuhan obat dalam negeri yang sempat mengalami kekosongan di awal masa pandemi Covid-19.
Dia mencontohkan, penentuan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat terapi Covid-19 pada awal Juli 2021, mengejutkan para pelaku usaha karena tidak sempat melakukan penyesuaian produksi di lapangan.
"Agar ketika policy itu ada, kami sebagai penyedia obat sudah siap. Kalau tidak, ini akan menjadi tidak sinkron," kata Andreas dalam rapat dengar pendapat di DPR, Senin (27/9/2021).
Sinergi yang sama juga diharapkan dengan asosiasi kedokteran sebagai pihak yang menerbitkan dan memperbarui pedoman pengobatan Covid-19.
Sementara itu, Andreas mengatakan ketersediaan obat penanganan Covid-19 untuk kasus ringan hingga sedang sebagian besar sudah dapat disediakan oleh industri farmasi dalam negeri. Sedangkan pada kasus berat yang ditangani rumah sakit, dia mengakui sejumlah kebutuhan obat belum dapat dipenuhi.
Dari catatan Kementerian Kesehatan, per 26 September 2021, jenis obat penanganan Covid yang persediaannya di bawah kebutuhan yakni tocilizumab 400 dengan stok 6.883 dan kebutuhan 9.000 mg/20 ml, serta IVIg 5 persen 50 mg dengan stok 114.278 dan untuk kebutuhan 144.000.
Sementara itu, jenis obat lain yang stoknya mencukupi kebutuhan yakni multivitamin, favipiravir, remdesivir, oseltamivir, azythromycin, dan ivermectin.
Adapun dari delapan jenis obat penanganan Covid-19, yang belum bisa diproduksi di dalam negeri adalah remdesivir, tocilizumab, dan IVIg.
Di sisi lain, Andreas mengatakan dari nilai pasar farmasi dalam negeri senilai kurang lebih Rp90 triliun, sebesar 70-73 persen dipenuhi oleh pelaku usaha farmasi nasional.
Dia juga menerangkan, berdasarkan peta jalan kinerja industri, asosiasi mematok pertumbuhan hingga Rp500 triliun pada 2025. Namun Andreas mengatakan target tersebut akan direvisi berkaitan dengan pukulan pandemi.
