Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Merosot, Kementerian PUPR Tunda Pembayaran Sebagian Proyek Air Minum

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa penurunan anggaran pada 2022 akan berdampak pada proyek baru maupun pembayaran kontrak tahun jamak proyek air minum nasional.
Pembangunan SPAM Jatiluhur I yang ditargetkan selesai di tahun 2017 akan mengalirkan air 5000 liter/detik. Air tersebut akan disalurkan ke Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4000 liter/detik, Kabupaten Karawang 350 liter/detik, Kabupaten Bekasi 350  liter/detik dan Kota Bekasi 300 liter/detik./Dok. Cipta Karya.pu.go.id
Pembangunan SPAM Jatiluhur I yang ditargetkan selesai di tahun 2017 akan mengalirkan air 5000 liter/detik. Air tersebut akan disalurkan ke Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4000 liter/detik, Kabupaten Karawang 350 liter/detik, Kabupaten Bekasi 350 liter/detik dan Kota Bekasi 300 liter/detik./Dok. Cipta Karya.pu.go.id

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa penurunan anggaran pada 2022 akan berdampak pada proyek baru maupun pembayaran kontrak tahun jamak proyek air minum nasional.

Seperti diketahui, anggaran untuk Direktorat Air Minum Kementerian PUPR tahun depan tercatat turun menjadi Rp2,01 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp7 triliun di 2021. Padahal, Direktorat Air Minum terdata masih membutuhkan anggaran hingga Rp3,91 triliun sepanjang 2022.

“Sebagai gambaran, [anggaran pembayaran proyek tahun jamak] yang teralokasi baru sekitar 30–40 persen. [Sekitar] 50–67 persen [pembayaran proyek tahun jamak] tertunda ke 2023, terelaksasi istilahnya,” kata Kasubdit Perencanaan Teknis SPAM Kementerian PUPR Dades Prinandes kepada Bisnis, Kamis (23/9/2021).

Dades melanjutkan, mayoritas pembayaran proyek kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) yang akan tertunda adalah proyek dengan masa jatuh tempo pada 2022.

Artinya, strategi yang akan Kementerian PUPR terapkan dalam mengatasi kekurangan anggaran infrastruktur air minum adalah perpanjangan masa kontrak.

Di samping itu, Dades menyampaikan, pihaknya juga akan menunda proyek-proyek konstruksi infrastruktur air minum yang sepenuhnya berasal dari anggaran negara.

Dengan kata lain, pemerintah akan membangun infrastruktur air minum jika berskema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dades mencatat, lebih dari 70 persen proyek infrastruktur air minum yang dijadwalkan dimulai pada 2022 akan ditunda. Sementara itu, selebihnya akan dipilih secara ketat berdasarkan waktu pengerjaan dan anggaran yang akan terserap.

“Keinginan kami target [infrastruktur penyediaan air minum 2024] ini tercapai, tapi pada 2022 kami akan mulai rem [pembangunan infrastruktur air minum baru]. SPAM regional ditunda, direm lah yang baru,” ucapnya.

Di sisi lain, Dades berharap, pihak swasta dapat menopang beberapa proyek infrastruktur air minum melalui skema KPBU. Dades berujar, pihaknya akan menyambut baik pihak swasta yang mau bergabung dalam proyek KPBU infrastruktur air minum.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR mendata, setidaknya ada enam proyek SPAM yang masuk dalam daftar prioritas proyek KPBU 2022. Estimasi investasi dari keenam proyek tersebut mencapai Rp12,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Andi M. Arief
Editor : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper