Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah DKI Jakarta melanjutkan program pembangunan tanggul pantai di Muara Baru, Jakarta Utara, untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kota-kota di Indonesia tidak hanya harus menghadapi persoalan banjir di masa depan, tetapi juga harus bisa mengantisipasi perubahan iklim.
Dia menuturkan, pembangunan tanggul pantai bertujuan untuk memperbaiki lingkungan (environmental remediation) bagi Jakarta yang mengalami penurunan tanah 5–10 centimeter per tahun.
“Selain pembangunan tanggul pantai sebagai langkah mendesak, hal yang terpenting juga upaya pengurangan penggunaan air tanah di DKI Jakarta. Hal ini untuk perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/9/2021).
Salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian air tanah, kata dia, dilakukan dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian–Serpong yang merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air.
Dengan selesainya SPAM Karian–Serpong diharapkan dapat menambah pasokan air bersih bagi warga Jakarta yang selama ini mengandalkan Waduk Jatiluhur, sehingga penggunaan air tanah masih dibutuhkan di area Jakarta.
Untuk pembangunan tanggul pantai sendiri, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai tahap awal sepanjang 4,83 kilometer pada 2014–2018.
Pada 2014, pembangunan tanggul pantai Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter. Dilanjutkan pada 2016–2018 dengan melakukan pembangunan tahap II sepanjang 4,5 kilometer yang terdiri dari dua paket pengerjaan.
“Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 kilometer, dan Paket 2 di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 kilometer,” kata Basuki.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan bahwa hasil kajian bersama Pemerintah DKI Jakarta memutuskan bahwa 46,2 kilometer dari total 120 kilometer tanggul pantai yang akan dibangun memiliki status tanggul kritis dan harus segera dikerjakan.
“Dari 46,2 kilometer tanggul kritis, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 kilometer bersama Pemerintah DKI Jakarta, dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 kilometer. Dari hasil perjanjian kerja sama, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 kilometer, Pemerintah DKI Jakarta 28,53 kilometer, dan swasta 2,1 kilometer,” tuturnya.
Hingga saat ini, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sudah selesai 4,83 kilometer, dan yang sedang berlangsung 3,77 kilometer.
“Untuk bagian Pemerintah DKI Jakarta yang sudah terbangun sepanjang 6,064 kilometer, dan yang sedang dibangun 0,296 kilometer, sedangkan yang swasta sudah selesai 2,1 kilometer,” ujarnya.
