Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustri mengakui persoalan besar masih menggantung di industri farmasi dalam negeri, yakni ketergantungan terhadap bahan baku obat (BBO) impor.
Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Muhammad Taufiq mengatakan terdapat proses yang sangat panjang, rumit, dan kompleks, dalam upaya membangun industri BBO. Terlebih lagi, tingkat keberhasilannya sangat bervariasi.
Selain itu, masih ada isu seputar keamanan serta lingkungan, membuat industri ini membutuhkan modal dan investasi yang sangat mahal dengan return on investment (ROI) yang sangat panjang.
"Membangun industri bahan baku obat memang tidak tidak mudah dan tidak murah," katanya kepada Bisnis, Senin (13/9/2021).
Saat ini baru ada 3 industri bahan baku obat di dalam negeri yaitu PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP), PT Riasima Adi Farma, dan PT Dexa Media. Taufiq menuturkan KFSP baru mengantongi izin untuk 4 molekul obat, sedangkan Riasima memproduksi Parasetamol dan Dexa Media menghasilkan Omeprazol.
"Jika dilihat tentunya jumlah ini tidak sebanding dengan ribuan bahan baku obat dan eksipien yang dibutuhkan oleh industri farmasi formulasi," katanya.
Upaya pemerintah untuk menekan impor BBO dilakukan dengan berbagai fasilitas perpajakan terhadap pertumbuhan industri farmasi seperti tax allowance, tax Holiday dan superdeductible tax.
Selain itu, ada pula kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) pada program-program pemerintah seperti e-catalogue obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional.
Penerapan P3DN atau TKDN bagi industri farmasi, lanjutnya, digunakan sebagai upaya untuk memacu serta merangsang pelaku industri untuk membangun industri BBO di dalam negeri.
"Pasar dalam negeri sangat potensial bagi produk produk farmasi dengan kandungan lokal tinggi karena bisa menjadi preferensi dalam pengadaan melalui program JKN," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Vincent Harijanto, Ketua Komite Pengembangan Perdagangan dan Industri Bahan Baku, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), mengakui hal yang sama.
Baginya tidak mudah untuk menentukan target penurunan impor BBO dengan ekosistem bisnis, kapasitas produksi, dan dukungan pemerintah saat ini.
"Tidak secepat itu menurunkan impor, harus ada kajian mendalam," katanya.
