Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Realisasi KUR Capai 65 Persen, Tapi Timpang antara Jawa dan Luar Jawa

Penggunaan KUR masih sangat timpang antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat menggerakkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas ini.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 01 September 2021  |  12:55 WIB
Realisasi KUR Capai 65 Persen, Tapi Timpang antara Jawa dan Luar Jawa
Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki melakukan kunjungan ke sentra vaksinasi untuk Pelaku UMKM di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Kamis (01/04). - Bisnis.com/Laurensia Felise

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditingkatkan sepanjang pandemi Covid-19, sudah terserap Rp165,14 triliun kepada 4,4 juta debitur.

Angka tersebut setara dengan 65,11 persen dari target kredit yang disalurkan yaitu Rp253 triliun. Bantuan KUR ini menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia.

Meski begitu, Teten menyoroti bahwa penggunaan KUR masih sangat timpang antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Hal itu disampaikannya pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota 2021, Selasa (31/8/2021).

"Saya lihat, dalam penggunaan KUR ini masih sangat timpang, antara Jawa dan di luar Jawa, antara sektor perdagangan dengan sektor rill pertanian/perikanan/peternakan dan perkebunan. Mohon bantuan dari Bapak/Ibu kepala daerah untuk menggerakkan pelaku UMKM di daerahnya memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini," kata Teten, seprti yang dikutip pada siaran resmi.

Selain penyaluran KUR, bantuan terhadap UMKM juga diberikan melalui program penguatan koperasi dan UKM dala rantai pasok bermitra dengan BUMN serta program SMESCO Indonesia.

Bantuan itu ditujukan untuk mendukung UMKM di masa depan serta kebijakan afirmasi agar LPDB-KUMKM khusus menyalurkan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi.

Tidak hanya itu, Teten juga mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan alokasi 40 persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah untuk produk UMKM.

Sebab, Data Transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 2 Agustus 2021 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil masih mencapai Rp144,31 triliun atau 33 persen dari target Rp446,96 triliun. Namun, pencadangan pada RUP sudah mencapai Rp311,50 triliun atau 70 persen dari target.

Sementara di masa pandemi, bantuan kepada usaha mikro juga disalurkan melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPUM juga digunakan untuk penguatan pendataan dan pendaftaran NIB serta pembukaan rekening sehingga usaha mikro mulai memiliki peluang usaha lebih luas.

Teten mengatakan terdapat 5 (lima) provinsi dengan tingkat partisipasi berkoperasi cukup tinggi yaitu Bali (25,89 persen); DI Yogyakarta (22,92 persen); Kalimantan Barat (22,28 persen); Jawa Tengah (18,64 persen); dan Nusa Tenggara Timur (17,77 persen).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm teten masduki kur penyaluran kredit
Editor : Hadijah Alaydrus

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top