Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditingkatkan sepanjang pandemi Covid-19, sudah terserap Rp165,14 triliun kepada 4,4 juta debitur.
Angka tersebut setara dengan 65,11 persen dari target kredit yang disalurkan yaitu Rp253 triliun. Bantuan KUR ini menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia.
Meski begitu, Teten menyoroti bahwa penggunaan KUR masih sangat timpang antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Hal itu disampaikannya pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota 2021, Selasa (31/8/2021).
"Saya lihat, dalam penggunaan KUR ini masih sangat timpang, antara Jawa dan di luar Jawa, antara sektor perdagangan dengan sektor rill pertanian/perikanan/peternakan dan perkebunan. Mohon bantuan dari Bapak/Ibu kepala daerah untuk menggerakkan pelaku UMKM di daerahnya memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini," kata Teten, seprti yang dikutip pada siaran resmi.
Selain penyaluran KUR, bantuan terhadap UMKM juga diberikan melalui program penguatan koperasi dan UKM dala rantai pasok bermitra dengan BUMN serta program SMESCO Indonesia.
Bantuan itu ditujukan untuk mendukung UMKM di masa depan serta kebijakan afirmasi agar LPDB-KUMKM khusus menyalurkan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi.
Baca Juga
Tidak hanya itu, Teten juga mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan alokasi 40 persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah untuk produk UMKM.
Sebab, Data Transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 2 Agustus 2021 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil masih mencapai Rp144,31 triliun atau 33 persen dari target Rp446,96 triliun. Namun, pencadangan pada RUP sudah mencapai Rp311,50 triliun atau 70 persen dari target.
Sementara di masa pandemi, bantuan kepada usaha mikro juga disalurkan melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPUM juga digunakan untuk penguatan pendataan dan pendaftaran NIB serta pembukaan rekening sehingga usaha mikro mulai memiliki peluang usaha lebih luas.
Teten mengatakan terdapat 5 (lima) provinsi dengan tingkat partisipasi berkoperasi cukup tinggi yaitu Bali (25,89 persen); DI Yogyakarta (22,92 persen); Kalimantan Barat (22,28 persen); Jawa Tengah (18,64 persen); dan Nusa Tenggara Timur (17,77 persen).
