Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendorong penggunaan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan proyek infrastruktur konektivitas. Pemerintah menargetkan 12 proyek jembatan dan jalan tol yang menggunakan skema tersebut.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat sejauh ini ada empat ruas tol berskema KPBU yang sedang dilelang, yakni Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap, Gilimanuk—Mengwi, JORR Elevated Cikunir—Ulujami, dan Akses Patimban.
Kecuali Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap, ketiga proyek KPBU tersebut baru dilelang tahun ini.
“Saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan [dalam] pembangunan infrastruktur [jalan] di seluruh provinsi, sehingga mampu mengatasi ketimpangan [pembangunan infrastruktur],” kata Presiden Widodo di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Kepala Negara mengatakan, penggunaan skema KPBU dalam proyek jalan dan jembatan dapat mempercepat konektivitas nasional. Selain itu, ketimpangan infrastruktur di luar Ibu Kota juga dapat teratasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata, setidaknya akan ada 12 proyek konektivitas darat berskema KPBU tahun ini. Estimasi investasi yang dapat terserap dari seluruh proyek tersebut mencapai Rp167,4 triliun, dan menambah panjang jalan nasional sekitar 447,06 kilometer.
Ke-12 proyek tersebut adalah Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg, Jembatan Batam–Bintan, Jalan Tol Mamminasata, Jalan Tol Sentul Selatan–Karawang Barat, Jalan tol Bogor–Serpong via Parung, Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, penggantian Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Semanan–Balaraja, Jalan Tol Semarang–Kendal, Jalan Tol Cikunir–Karawaci Elevated, dan Jalan Tol JORR Elevated ruas Cikunir–Ulujami.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur nasional pada 2022 adalah Rp348,8 triliun. Menurutnya, dana tersebut akan didapatkan salah satunya dengan cara bauran pendanaan atau blended finance.
“Skema KPBU akan menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat,” ucapnya.
Kementerian PUPR mengindikasikan setidaknya akan ada 35 proyek infrastruktur berskema KPBU, dan total investasi yang diserap dengan skema KPBU pada 2022 diprediksi setidaknya mencapai Rp239,5 triliun.
Namun demikian, KPBU yang disiapkan pada tahun depan hanya KPBU yang akan melakukan financial close selambatnya pada 2024.
