Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan untuk memulihkan kerusakan pascabanjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saat ini, Kementerian PUPR sedang mempercepat pembangunan hunian tetap di Kabupaten Lembata dan Flores Timur. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban bencana Siklon Tropis Seroja di provinsi tersebut pada April 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun 700 unit hunian tetap di Kabupaten Lembata dan Adonara sesuai instruksi Presiden. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun 300 unit hunian tetap di Kabupaten Flores Timur.
Menurutnya, progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 27,6 persen di Kabupaten Lembata dan 20,5 persen di Flores Timur. Kementerian PUPR pun berupaya untuk menyelesaikan pembangunan hunian tetap itu, agar masyarakat bisa segera menempatinya.
“Kita membangun hunian tetap ini dengan pendekatan build back better and safer, tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ujarnya dikutip Jumat (20/8/2021).
Pembangunan hunian tetap oleh Kementerian PUPR bagi para korban sendiri dilakukan dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat atau Risha.
Risha adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB Widiarto mengatakan bahwa hunian tetap yang dibangun memiliki tipe 36 dengan luas tanah 108 meter persegi.
Hunian itu juga dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman, seperti jaringan air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
Panel Risha menggunakan stok yang berasal dari Makasar, Lombok, Surabaya, dan Bandung. Targetnya, pembangunan rumah dan seluruh prasarana pendukungnya tersebut dapat diselesaikan dalam tahun ini.
Selain melakukan pembangunan di dua lokasi tersebut, Kementerian PUPR juga melaksanakan program relokasi permukiman di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, dan Sumba Timur sesuai usulan kepala daerah. Hal itu membuat pembangunan hunian tetap di NTT menjadi 1.922 unit.
