Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah mematok target produksi siap jual atau lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Di sisi lain, masih ada target besar yang harus dicapai pemerintah pada 2030.
Dalam pidato kenegaraan pada saat Sidang Tahunan di DPR RI Senin (16/8/2021) Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah mematok target lifting minyak 703.000 barel dan gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari.
"Harga minyak mentah Indonesia [ICP] diperkirakan akan berkisar pada US$63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1,03 juta barel setara minyak per hari," ujar Jokowi pada Senin (16/8/2021).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan produksi hulu migas diharapkan bisa mulai menjaga dan menahan dari penurunan produksi. Lifting minyak dipatok 703.000 barel per hari dan lifting gas bumi dipatok 1.036.000 barel setara minyak per hari pada 2022.
Produksi hulu migas menghadapi tantangan berat karena mengandalkan lapangan-lapangan yang mengalami penurunan tinggi karena umur lapangan yang sudah tua.
"Lifting minyak produksi hulu diharapkan tentu bisa mulai menjaga dan menahan dari penurunan produksi," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Senin (16/8/2021).
Baca Juga
Kondisi penurunan produksi di dalam negeri menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Pada tahun ini saja tren penurunan lifting migas diperkirakan masih berlanjut karena laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat pada beberapa Wilayah Kerja KKKS.
Kondisi ini juga diperberat dengan terjadinya gangguan teknis di antaranya kenaikan kadar air (water cut) di lapangan migas utama seperti Lapangan Banyu Urip dan Sukowati, serta kejadian unplanned shut-down di beberapa Wilayah Kerja migas.
Dengan melihat berbagai faktor tersebut, lifting minyak dan gas bumi pada 2021 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN, yaitu pada kisaran 680 – 705 ribu bph untuk minyak dan 987.000 – 1 juta BOEPD.
Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan dengan target yang lebih rendah pada tahun depan, maka dikhawatirkan menimbulkan ketidaksesuaian antara target jangka pendek dan target jangka panjang pemerintah.
"Ada kekhawatiran karena antara target dan kinerja dalam jangka pendek-menengah tampak tidak sejalan," katanya kepada Bisnis, Selasa (17/8/2021).
Dia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi di sektor migas dalam negeri agar bisa mendongrak produksi dari para kontraktor kontrak kerja sama. Menurut dia, payung hukum yang jelas dan adanya penegasan fungsi stakeholder terkait perlu lebih diperkuat.
"Saya kira penegasan kembali fungsi dan kedudukan para pihak perlu dikukan kembali dalam revisi UU Migas. Dengan kelembagaan yang kuat potensi penambahan dan cadangan dapat lebih," ungkapnya.
