Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran PEN 2022 Tembus Rp301,8 Triliun, Ini Rincian Programnya

pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan Penanganan Kesehatan sebesar Rp148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk Perlindungan Masyarakat sebesar Rp153,7 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartato (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian/Pool
Menko Perekonomian Airlangga Hartato (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian/Pool

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan anggaran alokasi program PEN 2022 sebesar Rp301,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mengantisipasi situasi pandemi.

Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan Penanganan Kesehatan sebesar Rp148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk Perlindungan Masyarakat sebesar Rp153,7 triliun.

Dia juga mengatakan akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. Berikut ini rincian program PEN 2022:

- Penanganan Kesehatan (Rp 148,1 triliun)

1. Testing, Tracing, Treatment Rp 4,5 triliun
2. Perawatan Pasien COVID-19 Rp 14,9 triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15 persen)
3. Obat COVID-19 Rp 1 triliun (4 juta paket)
4. Insentif Nakes (12 bulan) : Pusat Rp 6,4 triliun dan Daerah Rp 6,1 triliun
5. Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp 38,44 triliun
6. Insentif Perpajakan Vaksin Rp 2,4 triliun
7. Penanganan Kesehatan Lainnya di Daerah Rp 26,2 triliun
8. Antisipasi Kesehatan Lainnya Rp 38,7 triliun (a.l. perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15 persen

- Perlindungan Masyarakat (Rp 153,7 triliun)

1. PKH untuk 10 juta KPM Rp 28,7 triliun
2. Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp 45,1 triliun
3. Kartu Prakerja Rp 11,0 triliun
4. Dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 5,6 triliun
5. BLT Desa Rp 27,2 triliun
6. Cadangan Perluasan Rp 36,16 triliun:
a. Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 triliun (6 bulan @Rp 200.000)
b. Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 triliun (6 bulan @Rp 200.000)
c. Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun (6 bulan)
d. Cadangan Perlinmas Rp9,0 triliun


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper