Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah menganggarkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun. Dari total tersebut, Rp321,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Adapun, mantan petinggi Bank Dunia tersebut mengatakan alokasi tersebut tidak mutlak. Pemerintah akan tetap merespons dengan fleksibel. Apabila ada kenaikan Covid-19, dana PEN bisa ditambah dari belanja pemerintah. Namun, Sri Mulyani mengatakan kondisi tersebut tidak diharapkan.
“Seandainya ekonomi baik dan Covid-19 bisa terjaga, maka kita bisa melakukan program-program yang tidak harus dilakukan refocusing,” katanya pada konferensi pers virtual, Senin (16/8/2021).
Berdasarkan skenario tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa 2022 merupakan tahun eksepsional menuju konsolidasi fiskal. Oleh karena itu, ada beberapa fokus utama dalam pengalokasian belanja pemerintah pusat.
Pertama adalah melanjutkan agenda reformasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kedua, upaya mendorong transisi yang mulus untuk konsolidasi fiskal pada 2023.
Ketiga, peningkatan sinergi dengan berbagai program prioritas dalam rencana kerja pemerintah. Kemudian, pelaksanaan operasional dan kegiatan sejalan dengan cara kerja baru serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Pemberian subsidi harus lebih tepat sasaran. Terakhir antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN melalui penyediaan fiscal buffer yang memadai,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
