Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia di 2022 tumbuh di kisaran 5 persen-5,5 persen. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun Anggaran 2022.
Angka pertumbuhan yang ditargetkan pada RUU APBN itu, lebih rendah dari angka asumsi makro yang telah disepakati pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2022, sebesar 5,2 persen-5,8 persen.
“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, tetap harus waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangar dinamis,” tutur Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar RUU APBN 2022, Senin (16/8/2021).
Adapun, angka sasaran pertumbuhan ini lebih rendah dari sebelumnya yang tercantum dalam dokumen negara KEM PPKF RAPBN Tahun 2022, sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen.
Sementara itu, pada RUU APBN 2022, pendapatan negara diproyeksikan membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi, yaitu sebesar Rp1.840,7 triliun. Pendapatan terbagi menjadi pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.840,1 triliun, yang terbagi menjadi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp333,2 triliun.
Selain itu, pendapatan negara juga ditargetkan dari penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun pada RUU APBN 2022.
Baca Juga
Sedangkan, belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.708,7 triliun pada tahun anggaran 2022. Belanja tersebut dibagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.
Untuk belanja pemerintah pusat, ditargetkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp940,6 triliun, dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp997,7 triliun. Sehingga, total menjadi Rp1938,3 triliun.
Lalu, untuk TKDD, ditargetkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun. Sehingga, total TKDD sebesar Rp770,4 triliun.
Oleh sebab itu, surplus/defisit anggaran tahun 2022 sebesar Rp868 triliun, atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit ini ini dijaga untuk melanjutkan proses konsolidasi fiskal.
Jokowi mengatakan dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, rancangan kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.
“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara, dan terukurm meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
