Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PII Tingkatkan Pemahaman Penjaminan Skema KPBU Stakeholders Kemenkeu

PII bersama Kemenkeu terus berupaya meningkatkan kompetensi jajarannya maupun pegawai di beberapa Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu lainnya, terkait penjaminan dalam skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Logo PII
Logo PII

Bisnis.com, JAKARTA - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bersama dengan Kemenkeu terus berupaya meningkatkan kompetensi jajarannya maupun pegawai di beberapa Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu lainnya, terkait penjaminan dalam skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Upaya peningkatan pemahaman itu dilakukan melalui Program Secondment, yang meliputi magang / praktik kerja, detasering, pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kemenkeu dan SMV Kemenkeu. Program Secondment kali ini merupakan periode ke II dan akan berlangsung tiga bulan dari Juli - Oktober 2021.

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, melalui Program Secondment akan saling mengenalkan para peserta mengenai aspek pengelolaan APBN dari sisi Kemenkeu dan aspek pengelolaan usaha dan mandat dari SMV Kemenkeu, serta pola integrasi dalam mendukung kebijakan Kemenkeu.

“PII akan memulai dengan tahapan untuk melakukan capacity building mengenai KPBU yang akan dilaksanakan IIGF Institute sebagai unit kerja PII yang selama ini telah berperan melakukan kegiatan riset, capacity building dan outreach tentang KPBU kepada stakeholder,” ujar Topo, seperti dikutip, Rabu (4/8/2021).

Topo menjelaskan, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute telah menjadi Authorized Training Organization (ATO) dari APMG yang merupakan lembaga yang ditunjuk Bank Pembangunan Asia atau ADB dan Bank Dunia untuk melaksanakan diseminasi mengenai Public Private Partnership (PPP) atau KPBU.

Menurutnya melalui program peningkatan kompetensi tersebut, peserta akan dapat mempelajari skema KPBU secara best practice internasional sesuai framework APMG sehingga dapat melanjutkan untuk program sertifikasi sebagai bekal pertama untuk peserta secondment yang belum mengikuti Program CP3P (PPP Certifications Program).

“Peserta berkesempatan mempelajari bagaimana mekanisme penjaminan PT PII baik KPBU dan non KPBU, advisory, dan bagaimana kaitannya antara penjaminan PT PII sebagai single window penjaminan pemerintah dengan strategi pengelolaan APBN untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional,” ujarnya.

Selain menerjunkan jajaran internal untuk menjadi mentor, PII juga akan mengundang narasumber dari eksternal yang dinilai expert dalam bidangnya untuk turut serta menyampaikan materi kepada seluruh peserta, terutama dalam diskusi studi kasus.

Menurutnya kehadiran narasumber tersebut akan berbagi pengalaman dari perwakilan beberapa instansi dalam menjalankan proyek KPBU dengan area pembelajaran adalah mengenai kompetensi PPP, KPBU di Indonesia dan penjaminan pemerintah.

Adapun selain PT PII, Program Secondment juga dilaksanakan oleh SMV Kemenkeu lainnya yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI, Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN, PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI dan PT Sarana Multigriya Finansial/PT SMF.

Pada Program Secondment Kemenkeu kali ini peserta berasal dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu dan SMV Kemenkeu yakni PT PII, PT SMI, LPEI, PT SMF, PT Geo Dipa dan LMAN dengan total peserta 809 orang, yang terdiri dari secondee 600 orang dan mentor 209 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper